Pemblokiran Internet di Papua Diputuskan Melanggar Hukum

Foto antara

KBRN, Jakarta: Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) terkait pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada pertengahan 2019 lalu. 

"Adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan," kata Ketua Majelis Hakim PTUN, Jakarta Nelvy Christin di kanal YouTube SAFEnet, Rabu (3/6/2020). 

Mereka menggugat Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika.

"Mengabulkan gugatan para penggugat," kata Nelvy. 

Pemblokiran yang dimaksud terkait dengan kerusuhan di beberapa wilayah di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019.

Buntut kerusuhan membuat Menkominfo saat itu, Rudiantara melakukan perlambatan hingga pemblokiran layanan data internet.

Hakim pun memaparkan perbuatan yang dimaksud, yakni:

1. Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT.

2. Pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 Pukul 23.00 WIT.

3. Memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIT.

Kuasa hukum para penggugat Isnur, membenarkan mengenai putusan tersebut. Isnur yang hadir dalam sidang itu menyebut ada beberapa pertimbangan hakim.

Pemutusan akses dinilai hanya dapat terhadap informasi elektronik dan atau dokumen muatan yang melanggar hukum. Tidak mencakup pemadaman internet secara keseluruhan seperti yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Hakim menganalogikan penanganan konten pornografi, dimana ya yang dibatasi dan ditutup akses nya ya yang berkonten pornografi," ujar Isnur.

Jika bermunculan hoaks, menurut hakim, pemerintah dapat menggunakan mekanisme yang biasanya dilakukan. Misalnya memblokir akun di media sosial yang dinilai menyebarkan hoaks.

"Pemblokiran internet secara keseluruhan malah membahayakan penanganan Hoax dan Propaganda kebencian itu sendiri," kata Isnur mengenai pertimbangan hakim.

Pemblokiran dinilai justru menghambat masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

"Menurut hakim, internet adalah netral. Ia bisa digunakan untuk yang positif dan membangun peradaban. Jika ada konten yang melanggar hukum, maka yang dibatasi adalah konten tersebut," kata Isnur.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00