Warga Nilai Pembuatan SIKM Lambat

Ilustrasi pembuatan SIKM.jpg

KBRN, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensyaratkan surat izin keluar-masuk atau SIKM bagi warga yang ingin menuju atau meninggalkan Ibu Kota untuk keperluan khusus di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Syarat tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 47 Tahun 2020.

Dengan aturan ini, calon penumpang memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mempersiapkan perjalanan. Apalagi, selain SIKM, penumpang harus memenuhi dokumen perjalanan sesuai dengan yang diatur oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Namun masih banyak warga kesulitan mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) untuk ke Jakarta. Sebab, sistem pengajuan dinilai lambat dan prosesnya tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sempat mengakui, kewajiban setiap orang memiliki SIKM untuk memasuki wilayah Jakarta cukup sulit direalisasikan.

Menurut salah satu warga DKI Jakarta, bernama Ade Septiyadi yang kebetulan harus pergi kerja ke luar kota yakni Papua karena pekerjaan mengatakan kepengurusn SIKM butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya.

" Saya harus ke RT/RW setempat, terus rapid test dikantor dan beberapa tahapan lagi sampai ketemu hasilnya, baru bisa berangkat," jelas Ade salah seorang warga kepada RRI, Rabu (3/6/2020).

Dirinya juga menganggap bahwa sebenarnya peraturan pengadaan SIKM ini bagus, agar masyarakat taat dengan peraturan PSBB yang berlaku saat ini sampai corona selesai.

" Hanya saja kepengurusannya yang harus lebih dikoreksi lagi agar tidak membingungkan dan cepat dalam prosesnya," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00