#NadiemManaMahasiswaMerana Tuntut Relaksasi Uang Kuliah

Foto dok kemdikbud

KBRN, Jakarta: Tagar #NadiemManaMahasiswaMerana yang memuncaki trending topic twitter, Rabu (3/6/2020) merupakan bentuk protes mahasiswa karena tidak adanya keringanan uang kuliah tunggal (UKT) hingga kesulitan kuliah daring di masa pandemi Covid-19.

Tagar itu dicuitkan Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi mahasiswa di masa pandemi corona ini. Aksi itu dimulai sejak Selasa (2/6) dan berlanjut hingga hari ini.

Mahasiswa ingin melakukan audiensi dengan Mendikbud Nadiem Makarim terkait biaya kuliah dan juga aneka macam persoalan salah satunya soal biaya kuota karena kuliah daring. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan sebenarnya Aliansi BEM SI telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kemendikbud sejak 29 April 2020, tapi hingga kini tidak ditanggapi.

"Ternyata sampai kemarin permohonan audiensi itu tidak mendapat tanggapan, sehingga muncullah tagar #MendikbudDicariMahasiswa yang sempat menjadi trending di media sosial," ujarnya pada awak media, Rabu (3/6/2020).

Sejauh ini pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial untuk mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan, telah menyiapkan skema relaksasi UKT, mulai dari penundaan pembayaran, penurunan besaran UKT, hingga pembayaran UKT secara bertahap. 

Komisi X DPR pun siap memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dengan Mendikbud Nadiem. Sebab, Huda menilai trendingnya tagar tersebut di twitter merupakan bentuk kebuntuan komunikasi kedua belah pihak.

Sementara itu, Kemendibud pun telah memberikan tanggapan. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Prof Nizam menyatakan dukungannya terhadap keputusan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) terkait relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Kemendikbud sejalan dan mendukung keputusan rektor-rektor yang tergabung dalam MRPTNI," ujar Nizam dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020). 

MRPTNI telah memutuskan 4 opsi UKT bagi mahasiswa yang orangtuanya terdampak COVID-19. Relaksasi UKT tersebut yakni pembebasan sementara, pengurangan pergeseran klaster UKT, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT yang tertuang dalam Permen Dikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang perubahan UKT.  

Meskipun demikian, kebijakan itu diserahkan pada pimpinan perguruan tinggi masing-masing. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00