Aturan SIKM Jakarta Efektif Mulai Jumat Besok

KBRN, Jakarta : Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan aturan kewajiban mengantongi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) mulai berlaku besok, Jumat (22/5/2020). SIKM ini dokumen yang wajib dimiliki warga yang ingin berpergian keluar atau masuk Jakarta ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Syafrin mengingatkan kembali warga yang bekepentingan mendesak di ibukota atau diluar ibukota bisa mengurus dokumen ini melalui website resmi corona.jakarta.go.id. 

Perlu diketahui juga ketentuan SIKM ini di atur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 47 tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. 

"Per hari Jumat. SIKM Jakarta itu harus sudah bisa ditunjukkan," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020). 

Menurutnya aka nada sebanyak 1.500 personil yang dikerahkan untuk melakukan pengawasan pada aturan pembatasan keluar masuk orang ini saat PSBB tahap ketiga sekarang.  

"Untuk PSBB tetap sama. Kami kerahkan 1.500 orang setiap shift nya pelaksanaan tugasnya tapi dalam tataran pelaksanaan pengawasan Pergub 47 tahun 2020 tadi ini akan ada tambahan dari petugas Satpol PP itu di 12 titik yang menjadi lokasi pemantauan pelanggaran arus keluar masuk," tuturnya. 

Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengatur mekanisme perizinan bagi penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek maupun sebaliknya wajib mengantongi SIKM selama perjalanannya.

“Dengan adanya Pergub ini, maka seluruh penduduk di DKI Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek, mereka dibatasi (mobilitasnya) sehingga kita bisa menjaga agar COVID-19 terkendali. Ini (SIKM) juga berlaku untuk masyarakat yang akan masuk ke Jakarta. Jadi, intinya dengan peraturan ini, maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk,” ucap Anies dalam keterangan tertulisnya, Jumat 15 Mei 2020 lalu. 

Dalam keterangannya, Pergub ini berlaku bagi semua orang di Jakarta maupun yang ingin masuk ke Jakarta. 

Namun, ada pengecualian pada beberapa kategori, yakni para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan hukum internasional, TNI, Polri, petugas jalan tol, petugas penanganan COVID-19, petugas ambulans, pemadam kebakaran, petugas mobil jenazah, kendaraan angkutan barang yang tak membawa penumpang, pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang membutuhkan pelayanan, serta orang yang memiliki tugas pekerjaan di 11 sektor yang diizinkan selama masa PSBB.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00