Masyarakat ingin PSBB segera berakhir

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo (Doc Istimewa).jpeg

KBRN, Jakarta : Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyebut, berdasarkan kajian internalnya terdapat 81 % masyarakat ingin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) segera diakhiri.

"Ada 81 persen masyarakat kita ingin segera mengakhiri PSBB, tetapi tidak mungkin bisa PSBB dicabut apabila masyarakat masih belum patuh, sekali lagi, tingkat kepatuhan penting sekali," kata Doni di Jakarta, Rabu (20/5/2020) dilansir Antara. 

Doni menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya sudah ada sekitar 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 hingga saat ini. 

PSBB diatur dalam pasal 59 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan bagian dari respons dari status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat.

Saat PSBB, kata Doni terjadi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat tau fasilitas umum. Salah satu provinsi yang menerapkan PSBB adalah DKI jakarta, sejak 10 April lalu dan sudah diperpanjang sebanyak 4 kali hingga 4 Juni mendatang.

"Kami lapor ke Presiden, potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman yang sebelum diputuskan dilarang mudik, sudah telanjur kembali ke kampung halaman. Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan," kata Doni.

Ia mengkhawatirkan bila ada daerah-daerah yang saat ini menjadi kawasan episentrum COVID-19 lantas warga di sana malah kembali lagi ke Jakarta sebagai pembawa virus. 

"Tentu ini sangat disayangkan, seluruh tenaga yang dikeluarkan akan sia-sia. Saya juga minta Pak Kapolri untuk mengambil langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran PSBB maupun protokol kesehatan," ujar Doni. 

Dalam waktu dua minggu ke depan Doni berharap gugus tugas provinsi/kota/kabupaten bisa bekerja sama dengan unsur Polri dibantu TNI, satpol PP betul-betul melaksanakan kewajiban untuk mencegah penularan.

"Kalau dua minggu terkahir kita sukses, maka selanjutnya kita mungkin akan bisa memasuki suasana yang baru," ucap Doni. 

Doni juga menyatakan terdapat 124 kabupaten/kota yang akan dilonggarkan aturannya karena ke-124 daerah itu masih daerah hijau alias belum ada kasus positif COVID-19. 

"Undang-undang yang kita ikuti adalah UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satu poinnya adalah PSBB. Jadi apabila PSBB dicabut tidak serta merta kita menjadi keluar dari situasi kedaruratan. Bila PSBB dicabut, bukan berarti kita tidak mengikuti UU Kekarantinaan Kesehatan, demikian juga tentang Keppres No 12 bencana nonalam statusnya adalah bencana nasional. Dua ini jadi pedoman kita dalam menyelenggarakan kegiatan ke depan," kata Doni.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00