MenPANRB Rilis Surat Edaran Wajib Gunakan Masker dan Larangan Mudik Bagi ASN

KBRN, Jakarta : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh aparatus sipil negara (ASN) wajib untuk menggunakan masker selama wabah pandemi virus corona (covid-19) di Indonesia.

Hal tersebut diumumkan melalui Surat Edaran MenPANRB No. 4 Tahun 2020 tentang Perubatan atas SE MenPANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Aparatur sipil negara agar selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah," kata surat yang ditandatangani Tjahjo pada Senin (6/2).

ASN juga diminta untuk menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran virus corona. Bagi ASN yang keluarganya terdampak virus ini, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuj menyusun kebijakan internal yang meringankan beban pegawai tersebut.

Baca juga : Erick Thohir : 35 RS BUMN Siap Tangani COVID-19

Dalam surat edara ini, ASN dan keluarganya juga dilarang untuk bepergian ke luar daerah atau melakukan perjalanan mudik. Tjahjo menyebut aturan ini berlaku hingga Indonesia terbebas dari virus corona.

"Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari Covid-19," demikian aturan nomor 2, poin a (1) SE tersebut.

Aturan juga berlaku bagi PPK. Jika ASN perlu bepergian ke luar daerah karena keadaan yang memaksa, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan sebelum berangkat.

Bagi ASN yang melanggar peraturan ini, maka akan diberikan sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Surat edaran ini disampaikan Tjahjo kepada jajaran pejabat di kementerian dan lembaga negara. Mulai dari menteri, sekretaris kabinet, panglima TNI, kepala Polri, jaksa agung dan kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Kemudian kepala lembaga pemerintah, pemimpin kesekretariatan lembaga negara, pemimpin lembaga penyiaran publik, gubernur, bupati dan wali kota.

Dilansir CNNIndonesia

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00