Ini Kriteria Daerah yang Bisa Mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

KBRN, Jakarta : Gubernur serta Bupati dan Walikota se Indonesia dapat mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. 

Dalam PMK tersebut permohonan dapat dikabulkan jika wilayah provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut memenuhi dua kriteria. Yakni jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. (Pasal 2)

Selanjutnya terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dalam mengajukan permohonan atau pengajuan pembatasan sosial berskala besar tersebut, kepala daerah harus menyertakan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal. (Pasal 4)

Adapun poin poin pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar-besaran meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus aspek pertahanan dan keamanan. (Pasal 13)

Namun peliburan sekolah dan tempat kerja di kecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. (Foto : Antara-Syaiful Arif & Screenshot PMK RI)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00