Salah Ketik Pasal Omnibus Law, Ombudsman Panggil Pemerintah

KBRN, Jakarta : Ombudsman RI bakalan memanggil perwakilan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam waktu dekat ini. 

Pemanggilan itu terkait dengan salah ketik aturan dalam Pasal 170 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Ciptaker.

"Mungkin Senin surat sudah kami kirimkan. Lalu kita undang (Kemenko Perekonomian dan Kemenkumham)," ungkap Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih usai diskusi bertajuk "Mengapa Galau pada Omnibus Law?" di Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Perlu diketahui, Pasal 170 yang menyatakan bahwa hanya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), pemerintah dapat mengganti undang-undang yang telah digodok bersama DPR. 

Belakangan, Menkumham, Yasonna Laoly menyatakan bahwa aturan di Pasal 170 merupakan kesalahan dalam pengetikan. Namun demikian, menurut Yasonna, draft tersebut tak perlu lagi direvisi oleh pemerintah. Sebab sesungguhnya, kini draf RUU Ciptaker sudah ada di tangan DPR RI. Makanya ditekankannya kesalahan bisa diselesaikan dalam pembahasan di Senayan.

"Kami akan undang Kemenko Perekonomian dan Kemenkumham. Sebabkan harmonisasi ada di Kemenkumham. Itu yang kami akan tanya kenapa sih kok gini? Siapa aja yang terlibat dan apa yang terjadi. Sehingga publik tahu, apakah benar salah ketik? Ternyata sekarang sudah diganti katanya salah paham," urai Alamsyah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00