Isteri Gugat Cerai Suami Marak di Ponorogo, Buruh Migran Sumbang 451 Kasus

KBRN, Ponorogo : Sebagai respon terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi para Pekerja Migran dan keluarganya di kabupaten Ponorogo, DPRD bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat gabungan menyangkut Perlindungan TKI dan Keluarganya di Gedung Sasana Praja Ponorogo, Rabu (19/2/2020). 

Sosialisasi dilakukan bersama Pengadilan Agama Ponorogo yang diikuti seluruh Kepala Desa/Kelurahan se-kabupaten Ponorogo. Diantara isu yang paling krusial terkait perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya adalah soal perceraian.

Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Asrofi dalam kesempatan tersebut memaparkan dari 2.069 kasus perceraian di Ponorogo tahun 2019 memang didominasi oleh cerai gugat oleh pihak istri daripada cerai talak dari pihak suami.

Namun ia tak sependapat apabila buruh migran dikatakan mendominasi dari angka tersebut, karena cerai gugat pekerja migran yang dilayangkan dari luar negeri menurut asrofi hanya berjumlah 21 persen, atau 451 kasus saja.

Lantas apakah artinya cerai gugat kemudian dilakukan oleh para eks pekerja migran sekembalinya ke tanah air, Asrofi menilai itu urusan lain dan perlu pengkajian. Namun meskipun cerai yang dilayangkan dari luar negeri berjumlah 21 persen Asrofi tetap berharap hal itu tidak terjadi.

Permasalan utama yang dihadapi sekarang menurutnya ialah upaya melakukan mediasi atau menghadirkan kedua belah pihak tanpa perwakilan. Karena putusan cerai atau kegagalan mediasi lebih banyak disebabkan faktor ketidakhadiran kedua belah pihak.

“Delapan puluh persen orang bercerai itu pihak penggungat dan tergugat nya tidak hadir di persidangan. Perceraian yang di luar negeri itu 451 atau sekitar 21-22 persen, sementara cerai talak laki-laki memang tidak lebih 10 persen, sedangkan cerai gugat 90 persen. Dari pekerja migran mana saja? Nah, Hong Kong yang tertinggi,” papar Asrofi, Rabu  (19/2/2020).

Sementara itu Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menyatakan sosialisasi tersebut merupakan respon atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Diantaranya dengan melibatkan peran akitf pemerintah di desa/kelurahan. Yakni dengan penambahan syarat membuat surat pernyataan bagi pekerja migran untuk tidak bercerai selama bekerja di luar negeri.

Pihaknya juga menolak apabila perjanjian itu terkesan diskriminasi karena akan mengikat kedua belah pihak dan tanpa memandang gender karena yang bekerja di luar negeri tidak hanya pihak perempuan namun bisa juga laki-laki.

“Bagi teman-temen DPRD ini kan upaya kita kepada masyarakat dalam rangka memproteksi mengurangi perceraian. Yang penting Ikhtiar kita tidak melanggar peraturan dan tidak melanggar HAM,” Kata Sunarto

Sunarto menambahkan Rapat gabungan dan sosialisasi tersebut sebagai upaya awal menggolkan Perda TKI yang sudah lama diwacanakan namun belum terealisasi karena dianggap bukan ranah daerah. Dimana point yang ada di dalamnya adalah melarang keluarga buruh migran bercerai.

“Anggap saja ini ijtihad kita dan kawan-kawan di DPRD untuk menekan angka perceraian. Karena dampak perceraian negatif buat keluarga dan terutama anak,” sambungnya.

Untuk diketahui, kabupaten Ponorogo menduduki peringkat ke-19 angka percerain se-Provinsi Jawa Timur atau tertinggi di wilayah eks Karesidenan Madiun.

“Angka itu terbilang tinggi dengan persentase jumlah penduduk kabupaten Ponorogo yang tidak besar dibanding daerah lain,” pungkas Sunarto.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00