KSPI Berharap DPR Jadi Benteng Terakhir Buruh Terkait Omnibus Law

KBRN, Jakarta : Ketua Departemen Infokom Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono menyebut tidak dilibatkannya perwakilan buruh dipandang menjadi masalah utama kaum buruh menolak terhadap rencana usulan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Proses penyusunannya, pemerintah membuat satgas Omnibus Law tidak melibatkan kaum buruh. Terkesan hanya milik pemerintah dan pengusaha saja," ungkap Kahar dalam Indonesi Menyapa Malam Pro3 RRI, Senin (20/1/2020).

"Selanjutnya tiga kementerian yakni Kementerian Perekonomian, Perinsdustrian, Ketenagakerjaan seperti seragam ketika menyampaikan rencana itu, apakah itu terkait upah minimum, hak pesangon, tentang pengilangan sangsi pidana. Penjelasannya hampir sama, makanya kami semakin yakin ini akan merugikan buruh," ujarnya. 

Untuk itu sikap KSPI adalah akan memastikan substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak mereduksi hak-hak para pekerja. "Kami mendengar draf ini hampir selesai, harapan satu satunya ada di DPR untuk melindungi hak kami," pungkasnya.

Sebelumnya para buruh termasuk KSPI menyampaikan kekhawatirannya pada DPR RI. DPR pun berjanji akan mempelajari dengan baik RUU itu jika draf telah sampai ke DPR. Sehingga dalam pembahasan DPR akan bersama menyikapi dengan berpihak secara lurus untuk kepentengan rakyat dan buruh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00