Jokowi Minta Menteri Melakukan Pendekatan ke Organisasi Penolak Omnibus Law

KBRN,  Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh jajaran menteri,  Kapolri, Kepala BIN, dan Jaksa Agung  melakukan pendekatan serta menjalin komunikasi sinergis dengan organisasi-organisasi yang menolak Omnibus Law. 

"Saya juga minta nanti terutama kepada Kapolri, Kabin, Jaksa Agung dan seluruh kementerian yang terkait, yang berkaitan dengan komunikasi, yang dulu saya sampaikan ini juga agar pendekatannya kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan sehingga berjalan paralel antara nanti pengajuan di DPR dan pendekatan-pendekatan dengan organisasi-organisasi yang ada," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang lanjutan perkembangan pembahasan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law mencakup Cipta Lapangan Kerja, yang  akan menyelaraskan 82 Undang-undang (UU) dan 1.194 pasal. Substansi rancangan UU  mencakup 11 klaster.

Presiden Jokowi mengatakan naskah RUU Omnibus Law agar diselesaikan pada pekan  ini. RUU Omnibus Law mencakup  11 klaster, di antaranya  penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha.

Selanjutnya, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

“Kita menargetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus selesai, sehingga saya minta ada time frame yang jelas. Kemudian persoalan yang  ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00