Keberhasilan Pembangunan Bergantung pada Reformasi Birokrasi

KBRN, Jakarta  : Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha. 

"Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Lanjutnya dikatakan, instansi pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi.

"Hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat, berpengaruh pada kepercayaan publik yang berujung pada produktivitas dan daya saing bangsa," jelasnya. 

Tingginya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN menuntut perbaikan birokrasi. Menurutnya, perbaikan birokrasi ini perlu dilakukan dengan membangun sistem yang baik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, tidak diskriminatif, dan berkualitas. 

Untuk itu, Kementerian PANRB sebagai leading sector dan prime mover reformasi birokrasi terus mendorong perbaikan birokrasi salah satunya dengan pembangunan zona integritas. Menurut Wapres, pembangunan zona integritas ini merupakan usaha yang tepat untuk mendapatkan profil instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani. 

"Semakin baik integritas birokrasi akan memperkuat public trust dan pelayanan publik," ujarnya. 

Ia berharap kedepan pembangunan zona integritas cakupannya diperluas. Perubahan dalam birokrasi, menurutnya harus semakin inovatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat. "Hilangkan rutinitas dan buat inovasi!" tegas orang nomor dua di republik ini. 

Pada kesempatan tersebut, Wapres RI memberikan apresiasi kepada 16 pemimpin perubahan. Mereka adalah pemimpin kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga setidaknya terdapat minimal 5 unit kerja pada instansi mereka mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

"Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model)  pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM," jelasnya. 

Dikatakan, arahan presiden yang tertuang dalam visi dan misi Indonesia Maju dilakukan melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Untuk itu, diperlukan beberapa kunci keberhasilan yakni komitmen pemimpin, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan pelayanan, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media. 

Dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247 persen. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019. 

Dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.  Sehingga sampai tahun ini, terdapat 57 unit kerja WBBM dan 779 unit kerja WBK. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00