Waode Nurhayati Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Hukuman Mati bagi Koruptor

KBRN, Jakarta : Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Waode Nur Hayati menanggapi santai tentang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemerintah bersedia mengusulkan revisi Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi agar koruptor bisa dihukum mati jika masyarakat luas menginginkannya.

Menurut dia, pernyataan Jokowi itu hanyalah menanggapi pertanyaan dari awak media yang meliput. 

"Saya sih memahami pernyataan presiden itu sebagai jawaban dari pertanyaan saja. Karena kan beliau menandaskan kalau rakyat berkehendak," katanya dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Selasa (10/12/2019).

Diingatkan dia, bahwa hukum di negeri ini tak lagi menempatkan narapidana (napi) sebagai orang yang harus dihukum, melainkan orang yang harus dibina untuk bisa dikembalikan lagi ke tengah masyarakat.

"Hukum kita itu tidak lagi pada rezim hukuman tapi pembinaan. Makanya lembaga pemasyarakatan berubah dari kata penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan," tegasnya.

Untuk itu, diyakini dia, Jokowi paham betul bahwa yang disampaikan terkait hukuman mati terhadap para koruptor tidak lagi relevan bagi hukum di negeri ini. Sebab pembahasan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai dilakukan. 

"Menurut saya itu sesungguhnya sudah selesai," imbuhnya.

Meski demikian, ditekankan dia, poin penting yang disampaikan oleh Jokowi sebenarnya adalah aparat penegak hukum, termasuk KPK menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, tanpa pandang bulu.

"Poin yang paling penting adalah penegak hukum harus konsisten," pungkasnya. (Foto : Tangkap Layar YouTube)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00