SMRI: BPJS Kesehatan Tak Sejiwa Dengan Konstitusi

KBRN, Jakarta: Serikat Rakat Miskin Indonesia (SMRI), menilai bahwa saat ini pelaksanaan Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini tak berjalan sesuai dengan konstitusi dengan adanya perubahan pelayanan kesehatan menjadi asuransi sosial kesehatan.

Dalam Seminar bertema Problamatika BPJS Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kinerja, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida Baharudin Upa juga menuturkan adanya kabar defisitnya BPJS yang belakangan marak diperbincangkan publik, bukan disebabkan karena masyarakat pengguna BPJS Kesehatan yang tidak membayar iuran perbulannya, namun disebabkan karena adanya ketimpangan dalam regulasi yang bermasalah.

“Makna ini jauh sekali dari hakikat penjaminan kesehatan oleh negara yang tertulis dalam konstitusi kita. Defisit bukan karena rakyat tak bayar, tetapi karena bias akibat kebijakan yang bermasalah,” kata Wahida saat menjadi pembicara dalam Seminar bertema Problamatika BPJS Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kinerja, di Universitas Bung Karno, Jakarta (07/12/2019).

Sementara itu di dalam kesempatan yang sama, Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan KC Jakarta Pusat, M Emeraldy sebagai perwakilan dari pihak BPJS Kesehatan mengklaim bahwa, adanya pelayanan BPJS Kesehatan telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

“Program yang dijalankan BPJS sudah sesuai. Diharapkan seluruh warga negara mendapatkan layanan kesehatan,” ujar M Emeraldy.

Melihat akan adanya perbedaan pendapat tersebut, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Azmi Syahputra mengatakan UBK sebagai penyelenggara acara diskusi dengan pembahasan Problamatika BPJS Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kinerja tersebut bertujuan untuk memberikan ide atau gagasan kepada mahasiswa dan mahasiswi UBK.

"Meskipun diskusi ini belum bisa menyelesaikan masalah yang ada, setidaknya diskusi semacam ini adalah sebagai  brainstorming yang penting," ucap Azmi disambut dengan tepuk tangan peserta yang kebanyakan terdiri dari mahasiswa UBK.

Sebelumnya Pemerintah telah menyatakan bahwa 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan kerap menunggak iuran. Tercatat ada 16 juta dari 32 juta peserta yang tidak tertib membayar iuran. Akibatnya, BPJS mengklaim kembali mengalami defisit anggaran dan terpaksa harus menaikan iuran dua kali lipat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00