Ishadi Duga Penonaktifan Helmy Yahya karena Dewas TVRI Sok Kuasa

KBRN, Jakarta : Penonaktifan Direktur Utama (Dirut) TVRI, Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI diduga sebagai akibat dari permainan politik Dewas.

Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ishadi SK mengatakan, perselisihan antara Dewas dengan jajaran direksi TVRI merupakan masalah klasik. Hal itu diduganya sebagai buah dari para Dewas TVRI yang merasa mempunyai "power berlebihan" alias sok kuasa karena dipilih langsung oleh DPR RI. Makanya, TVRI malah dijadikan mereka sebagai alat politik, bukan sebagai lembaga penyiaran publik.

"Ini masalah klasik tatkala Dewas di tunjuk DPR RI dan karenanya

merasa mempunyai "power

berlebihan" mengatur dan

mengawasi TVRI sebagai alat politik, bukan perangkat publik untuk menikmati informasi dan hiburan yang berkualitas dan mampu bersaing secara sehat," katanya dalam pesan WhatsApp yang beredar, Jumat (6/12/2019).

Padahal menurut Ishadi, selama dua tahun menjabat sebagai Dirut, Helmy Yahya telah mengangkat reputasi TVRI, baik di dalam maupun luar negri. 

"Terbukti dari apresiasi BBC, NHK dan ABU. Diminta memberi penjelasan kisah sukses nya mengangkat manajemen keuangan TVRI “wajar tanpa syarat" dari BPKP dan Lembaga Administrasi Negara. Sebuah prestasi yang di tunggu-tunggu semenjak puluhan tahun," tegasnya.

Demi menyelesaikan masalah tersebut, Ishadi pun mendorong PWI dan Dewan Pers untuk memanggil kedua belah pihak.

"Saya mendukung PWI dan Dewan Pers mendengarkan secara

tertutup apa sesungguhnya yang terjadi di Televisi Publik ini

sekarang. Semoga semuanya akhirnya bisa menjadi jelas," tukasnya. (Foto: Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00