Soal Sertifikat Halal, Kemenag: Pemerintah Tak Ambil Alih Kewenangan MUI

KBRN, Jakarta : Kepala Humas dan Biro Data Informasi Kementerian Agama (Kemenag), Masduki mengatakan bahwa  pemerintah tidak mengambil alih kewenangan MUI soal sertifikat halal.

Menurutnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama hanya melanjutkan pondasi yang harus dibangun bukan untuk merobohkan.

"Jaminan produk halal ini sudah punya pengalaman yang baik 30 tahun dilaksanakan di Indonesia dalam hal itu majelis ulama indonesia (MUI), itu merupakan pondasi yang sangat kuat untuk melanjutkan makanya semangat pemerintah hari ini bukan mengambil alih tidak ada istilah kata mengambil alih," jelasnya kepada RRI, Kamis (17/10/2019).

Ia juga mengatakan bahwa sertifikasi halal di MUI hanya bersifat sukarela bukan mandatory. Maka itu BPJPH akan memperluas fungsi, pembinaan, dan pengawasan agar para pengusaha menjadi bersemangat untuk mengurus sertifikat halal.

"Yang dilakukan oleh MUI tidak bisa efektif. Kenapa? Karena sifatnya voluntery, sukarela, sukarela kan enggak bisa dipaksa, ketika menjadi kewajiban mandatory ada semangat disitu," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00