Kementerian P2MI Temukan 7.807 Tautan Lowongan Kerja Fiktif
- 02 Sep 2026 15:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kementerian P2MI menemukan 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif dalam periode Januari-Agustus 2026.
- Temuan ini hasil dari pemantauan aktif Unit Patroli Siber Kementerian P2MI terhadap berbagai informasi lowongan kerja di internet.
- Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengumumkan hasil penemuan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan lowongan kerja online.
RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menemukan 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif. Data tersebut merupakan tersebut sepanjang Januari-Agustus 2026.
Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pemantauan Unit Patroli Siber Kementerian P2MI. Pemantauan dilakukan terhadap berbagai informasi lowongan kerja di internet.
Tawaran pekerjaan tersebut, kata dia, umumnya dikemas menarik dengan janji keberangkatan mudah. Tak hanya itu korban juga diimingi gaji tinggi tanpa proses persiapan yang memadai.
"Berangkat kerja luar negeri tidak perlu persiapan, semua diurus, gaji 1.000 dollar. Nah, sebetulnya ini juga masyarakat harus mewaspadai," ujar Christina dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Menurut Christina, tawaran yang terlihat terlalu mudah justru perlu diwaspadai. Tawaran tersebut dapat berujung pada sindikat penipuan maupun tindak pidana perdagangan orang.
Christina mengatakan Kementerian P2MI secara berkala melaporkan tindak penipuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk dilakukan take down. Namun, Christina mengatakan penindakan tersebut menghadapi tantangan karena tautan baru dapat kembali muncul setelah tautan sebelumnya diblokir.
"Kayak judol juga kan, satu di-take down, besok muncul lagi satu. Jadi memang ini harus terus-terusan, harus continue, kita tidak bisa berhenti," katanya.
Selain pemantauan ruang digital, pemerintah juga melakukan pencegahan keberangkatan calon pekerja migran secara nonprosedural. Christina menyebut sejak 2025 hingga Juli 2026, pemerintah telah mencegah 6.668 calon pekerja migran berangkat secara nonprosedural.
Pencegahan dilakukan terutama di sejumlah wilayah yang menjadi jalur keberangkatan, seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Utara dan Banten. Christina mengimbau masyarakat memeriksa informasi lowongan melalui SISKOP2MI.
"Di situ ada informasi lowongan kerja, bagaimana soal pendaftaran, persyaratannya seperti apa, dan informasi terkait P3MI yang valid," kata Christina. Ia mengatakan pemerintah terus memastikan akses informasi resmi menjadi bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....