Menteri PUPR: Pembiayaan Infrastruktur Kreatif Percepat Pembangunan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: ( Dok. Antara)

KBRN, Jakarta: Pembiayaan infrastruktur kreatif atau Creative Infrastructure Financing (Creatiff) merupakan keharusan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

"Pembiayaan infrastruktur kreatif atau Creative Infrastructure Financing (Creatiff) ini merupakan keharusan. Ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Basuki kepada wartawan, Kamis (1/12/2022). 

Lebih jauh, Basuki mengungkapkan, bahwa banyak sekali skema kreatif untuk pembiayaan infrastruktur. Sehingga hal ini menjadi catatan untuk merealisasikan sebuah rancangan. 

"Banyak sekali skema pembiayaan infrastruktur yang berkembang dan terus digali. Terutama dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan untuk mendorong serta mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur, terutama untuk percepatannya," katanya. 

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya bisa diharapkan dari APBN, melainkan juga harus melibatkan investasi. Mengingat, pembangunan harus bisa bersinergi oleh semua pihak. 

"Bahkan nanti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara APBN hanya sekitar 20-30 persenm. Sedangkan lainnya dari investasi baik dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ataupun investasi murni," ujarnya. 

Kementerian PUPR memegang peran vital dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mampu meningkatkan daya saing global.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan 2030. Di mana berfokus pada tujuan ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

"Serta mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman. Dan berketahanan dan berkelanjutan," ucapnya. 

Namun, untuk mewujudkan tujuan itu semua pemerintah menghadapi keterbatasan APBN. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran sebesar Rp2.058 triliun. 

Sementara Kemampuan APBN 2020-2024 diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen pembiayaan dari total kebutuhan anggaran tersebut. Sisanya harus mencari skema pembiayaan kreatif lainnya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

"Kita harus memperluas cakupan kerjasama melalui partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur berketahanan dan berkelanjutan. Pembiayaan kreatif merupakan solusi yang perlu diselaraskan dengan karakteristik sektor, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan," katanya.