KSP Harap Layanan Psikologi Hadir untuk Korban Gempa

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: Dokumentasi Antara)

KBRN, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta bantuan konsultasi psikologi untuk sehat jiwa (SEJIWA) dapat memberikan pelayannya kepada masyarakat korban bencana alam. Seperti, anak-anak korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.

"KSP akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BNPB terkait hal ini. Kebutuhan mental health tidak hanya ada saat pandemi dan bencana," kata Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022). 

Menurutnya, bantuan konsultasi psikologi SEJIWA dapat memperluas layanannya. Tidak hanya terbatas membantu layanan psikologi masyarakat akibat pandemi Covid-19, namun juga terkait berbagai macam isu.

"Kantor Staf Presiden bersama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) terus berkonsolidasi agar kinerja dan cakupan pelayanan SEJIWA menjadi lebih luas. Sehingga semakin mampu menjawab kebutuhan layanan psikologi masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan, masyarakat saat ini dihadapkan dengan situasi kompleks, seperti ancaman resesi ekonomi, krisis pangan dan krisis ekonomi. Ini sebagai dampak ketegangan geopolitik dunia serta beberapa tragedi bencana alam.

" Ini berpotensi mengganggu mental. Sehingga perlu perhatian pemerintah," ucapnya.

Permintaan masyarakat pun, lanjutnya terus ada. Sehingga layanan kesehatan jiwa juga merupakan hak seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi mampu. 

"Maka, SEJIWA harus tetap eksis menjawab kebutuhan masyarakat, Yakni dengan meningkatkan performa serta cakupan layanan," katanya. 

SEJIWA adalah layanan telekonseling yang diinisiasi oleh Himpsi sejak 2020. Program baik ini kemudian diakomodasi oleh KSP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Satgas Covid-19 dan BNPB.

Hingga saat ini layanan telekonseling ini telah mendapatkan ratusan ribu permohonan konseling dari masyarakat. Di mana pada tahun 2021 total telepon yang tersambung ke SEJIWA mencapai 212.768 panggilan.

Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan bahwa Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya sekitar 20 persen populasi di Indonesia memiliki potensi masalah gangguan jiwa.