Mahfud : Korupsi Di Indonesia Semakin Meuluas

KBRN : Agar tak hanya berhenti di tataran ideologi semata, Mahfud MD mengajak akademisi di Yogyakarta,  baik yang menekuni studi Pancasila maupun intelektual di bidang keilmuan lain, untuk berkontribusi dalam perbaikan moral bangsa. Hal itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, Sabtu (5/6/2021) siang, ketika beraudiensi dengan seluruh perwakilan perguruan tinggi DIY. 

"Mari kita perbaiki bangsa ini, perbuat sejauh apa yang kita bisa buat," tutur Mahfud MD saat berdialog bersama pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampus UGM tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengharapkan peran perguruan tinggi dalam menentukan arah yang harus dituju. Khususnya untuk bangsa dan negara satu dekade ke depan. 

"Kita berharap pendekatan ilmu pengetahuan menghasilkan langkah-langkah yang tidak menghancurkan kita sendiri, tapi membuat bangsa ini selamat," sebut pria asal Madura ini. 

Di hadapan para rektor, Menkopolhukam juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia. Salah satu persoalan terbesar adalah problem korupsi yang semakin akut di negeri ini. 

Meski rezim telah berganti dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, ia mengakui korupsi masih menjadi masalah yang harus dihadapi. Bahkan, menurutnya, pada era saat ini korupsi telah semakin meluas. Mahfud pun merasa miris karena korupsi tumbuh subur di negara Pancasila. 

"Saya tidak mengatakan makin besar jumlahnya, tetapi meluas. Orang harus memahami hal ini," ujarnya. 

Korupsi atas nama demokrasi 

Mantan petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengisahkan di era Orde Baru, korupsi, kolusi dan nepotisme dibangun melalui korporatisme. Namun pada era saat ini KKN dibangun melalui kebebasan atas nama demokrasi formal. Korupsi pun meluas, baik secara horizontal maupun vertikal. 

"Apakah demokrasi kita ini sudah benar, ini yang mau kita dialog-kan hari ini," tanya Mahfud. 

Korupsi merajalela saat ini, lanjut Mahfud, tak lain akibat hukum yang tidak ditegakkan sesuai kaidah yang sesuai. Pakar hukum tata negara itu menerangkan dalam ilmu hukum, hukum merupakan bagian dari norma yang bersumber dari moral, yakni agama, kesopanan, dan kesusilaan. Karena itu, hukum seharusnya dijiwai oleh moralitas. Hal itu yang bertolak belakang saat ini. 

Rektor UGM Prof Dr Panut Mulyono mengungkapkan, perguruan tinggi memegang peranan penting mendidik tunas bangsa, tidak hanya dengan keilmuan  tetapi juga nilai-nilai yang luhur. 

"UGM dan seluruh perguruan tinggi sangat diharapkan untuk mendukung kemajuan dan percepatan kemakmuran bangsa," kata rektor kelahiran Kebumen ini. 

Perguruan tinggi, menurutnya, terus berupaya memupuk keberagaman, persatuan, dan kesatuan bangsa untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin yang berkarakter. 

"Usaha-usaha untuk ke arah itu terus dilakukan baik oleh UGM maupun berbagai perguruan tinggi agar anak didik kita nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang berkompetensi di berbagai bidang dan menghargai perbedaan," tandasnya. (ros/yyw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00