Korpus Humas UTU Ikuti Kick Off E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Keterbukaan informasi publik melalui aplikasi E-Monev

KBRN-Meulaboh: Koordinator Pusat Hubungan Masyarakat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Universitas Teuku Umar, Aduwina Pakeh, S.Sos., M.Sc mengikuti Kick Off E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. Kegiatan yang bertemakan “Digitalisasi E-monev Menuju Peta Keterbukaan Informasi Publik Indonesia” itu digelar secara hybrid dan dibuka Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro, Rabu (10/8), di Jakarta.

Acara dimulai dengan penandatatanganan Pakta Integritas, dilanjutkan dengan Lauching Aplikasi E-Monev.komisiinformasi.go.id, kemudian dilanjutkan dengan pemuataran Video Komitmen Badan Publik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Acara selanjutnya diisi dengan diskusi publik dengan tema “Pentingnya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik”.

Donny Yoesgiantoro dalam sambutannya menjelaskan di tahun 2022 ini, akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap 7 kategori Badan Publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS), Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik, yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Perki Monev).

“Kegiatan Monev KIP 2022 akan menilai 371 Badan Publik yang terdiri dari Badan Publik tingkat Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan partai politik,” ujarnya.

Monev Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.Monev juga dimaksudkan untuk penyusunan data dan informasi sebagai bahan advokasi kebijakan keterbukaan informasi serta penyusunan data awal dalam pembuatan peta digital keterbukaan informasi di Indonesia, serta mengetahui dan memetakan tantangan pengelolaan informasi publik selama masa penanganan wabah Covid-19.

Data ini dihimpun sebagai materi dasar penyusunan data digital tentang Peta Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id. Aplikasi e-monev ini juga dimaksudkan untuk memotret hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dalam sebuah peta keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dalam kegiatan Monev KIP 2022 ini, kata Dony, penilaian kepatuhan keterbukaan informasi akan menekankan pada aspek sarana prasarana, jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi serta aspek pengadaan barang dan jasa. Adapun kegiatan penilaian terdiri dari tahap pengisian kuesioner dan presentasi uji publik.

Sementara itu, penanggung jawab Monitoring dan Evaluasi, Handoko Agung Saputro mengatakan, penyelenggaraan Monev untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.

“Jadi sejak awal kami ingin mengetahui berapa badan publik yang terlibat dan kami membuka ruang bagi partisipasi publik,” ujarnya.

Dia mengatakan, E-Monev tersebut juga menjadi uji coba yaitu untuk melihat seberapa besar ketaatan daerah terhadap keterbukan informasi ini, sehingga kemudian bisa diukur keterbukaan publik untuk tingkat nasional.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar