RRI.CO.ID, Meulaboh: Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih dipandang sebagai simbol ketegasan negara dalam memberantas korupsi. Namun di tengah perubahan pola transaksi dan semakin canggihnya modus kejahatan, efektivitas OTT kini menghadapi tantangan baru.

Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh, Mahmuddin menilai OTT tetap relevan karena memberikan efek jera dan menghadirkan barang bukti secara cepat. Dibandingkan penyelidikan konvensional yang memakan waktu panjang dan melibatkan banyak aktor, OTT dinilai lebih efisien dalam membongkar praktik suap.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan koruptor semakin adaptif. Di era transaksi digital dan sistem cashless, pelaku justru menghindari jejak elektronik. Mereka memilih transaksi non-digital seperti emas sebagaimana kasus terbaru di lingkungan bea cukai atau menggunakan pola transaksi berlapis yang sulit dideteksi.

lanjutnya tak hanya itu, kripto kini mulai dipantau sebagai sarana potensial dalam praktik suap modern. Dengan sifatnya yang lintas negara dan relatif anonim, aset digital membuka ruang baru bagi transaksi tersembunyi jika tidak diawasi secara ketat.

“Kalau aparat tidak berinovasi, OTT hanya akan menangkap yang kasat mata, sementara pola besar tetap lolos,” Ucapnya secara tegas pada Rabu 11 Februari 2026.

Menurutnya, konsep OTT harus bertransformasi. Penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan penangkapan tangan, tetapi juga penguatan analisis digital forensik untuk memetakan transaksi saham, investasi, hingga aset kripto.

Ia juga menyinggung perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai banyak kalangan sebagai pelemahan. Tanpa independensi kuat, OTT berisiko kehilangan daya tekan dalam membongkar kasus besar.

Mahmuddin mengingatkan agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ia menegaskan, pengawasan terhadap pemerintah adalah keharusan dalam sistem demokrasi.