Bulog Meulaboh Siapkan 200 Ton Beras Transformasi BPNT ke BSNT

KBRN Meulaboh: Perum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Cabang Meulaboh, mulai mempersiapkan 200 ton beras yang akan disalurkan untuk program Bantuan Sembako Non Tunai (BSNT) tahap pertama 2020.

Kepala Bulog Cabang Meulaboh, Hafizhsyah, mengatakan, saat ini pemerintah telah mentransformasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke BSNP, yakni lebih kepada bantuan sembako yang juga menggunakan sistem transaksi elektronik.

"Ada beberapa hal yang membedakan antara kedua program ini, salah satunya nilai rupiah yang didapatkan oleh masyarakat bertambah Rp40 ribu. Program sebelumnya Rp110 ribu, namun BSNT ini nilainya Rp150 ribu," katanya, Selasa (25/2/2020).

Rencana Kementrian Sosial RI mengubah program BPNT ke BSNT adalah dalam rangka mewujukan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efentivitas program bantuan sosial pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimulai sejak 2020 ini.

Biasanya penerima manfaat hanya bisa membeli beras dan telur, kemudian indeks bantuan ditingkatkan dan diperluas, nilai rupiah dari Rp110/ kpm per bulan naik menjadi Rp150/ kpm per bulan, kemudian bahan pangan yang dapat dibeli pun bertambah.

"Penyaluran dana program sembako ini dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tempatnya pun sudah ditentukan yakni di Elektronik Warung Gotong Royong atau e-Warong," imbuhnya lagi.

lebih lanjut, Hafizhsyah, menyampaikan, bahwa Perum Bulog saat ini hanya sebagai penyedia bahan pangan di e-Warong khusus beras, sementara jenis pangan lainnya tidak mengikat dari Bulog, tapi dari usaha yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah itu.

Termasuk untuk data penerima, pihak Bulog Meulaboh sendiri tidak mengetahui secara detail berapa jumlah riil penerima pada tahun 2020 di wilayah kerjanya yang mencakup empat kabupaten yakni Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dan Simeulue.

Apalagi terkait dengan baru - baru ini banyak informasi KPM dari keluarga PKH ada yang mundur karena berbagai alasan, bukan hanya terjadi di Provinsi Aceh, akan tetapi secara nasional telah terdampak dari kebijakan penempelan stiker di rumah penerima PKH.

"Jumlah penerimanya kami belum miliki. Data itu ada dipemda dan dikelola sesuai peruntukan dan kita hanya menyediakan bahan pangan sesuai penugasan. Kalau memang ada yang mundur dari PKH pasti akan ada pengurangan," demikian Hafizhsyah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00