GeRAK Minta Perusahaan Penumpah Batu bara ke Laut Bertanggungjawab

KBRN Meulaboh: Sebuah tongkang pengangkut material batubara milik rekanan PLTU Nagan Raya, Provinsi Aceh menumpahkan material batu bara sehingga diduga kuat daerah pantai perairan setempat benar-benar sudah sangat tercemar limbah.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edi Syahputra, menyampaikan kepada rri.co.id, terlepas itu karena ada dugaan bencana angin kencang, namun yang pasti lingkungan perairan Aceh sudah tercemar batu bara.

"Kita berharap, pihak pemerintah benar-benar serius atas peristiwa ini. Lakukan investigasi mendalam melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar perusahan terlibat bisa diproses hukum," katanya Kamis (30/7/2020).

Pemerintah bisa melakukan pembersihan tanpa harus menunggu atas tumpahan batubara terbawa arus laut, kemudian meminta ganti rugi kepada perusahaan penyedia jasa pengangkutan tersebut. 

"Tujuannya agar pantai kembali steril dari tumpahan batu bara yang sudah memenuhi laut di Desa Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Hari ini tongkang tersebut masih berada di dekat  bibir pantai," jelasnya lagi.

Edi Syahputra, menyampaikan, pemilik tongkang tersebut adalah rekanan PLTU Nagan Raya, kapal tersebut bermuatan sekitar 300 ton batu bara transhipman di tengah laut dengan kapal tongkang dengan kapasitas lebih besar.

Bisa dibayangkan bagaimana kerusakan laut Aceh saat ini karena ada operasional transhipman batu bara di tengah laut, pemerintah pusat harus turun menegur, bila perlu menghentikan izin aktivitas bongkar muat batu bara di tengah laut.

"Itu harus segera dibersihkan, banyak nelayan setempat yang melakukan aktifitas tangkap ikan berada dalam area tersebut. Nelayan pukat tarek, mereka bukan bawa pulang ikan, tapi batu bara masuk jaring, ini kejahatan lingkungan," imbuhnya lagi.

Jangan sampai ketika nelayan menjaring ikan yang didapat malah batubara, tentunya banyak kerugian yang dialami nelayan, selain biota laut yang kemudian tidak lagi menetap di area sekitar tumpahan batubara tersebut.

Hal lainnya yang patut dipertimbangkan adalah berkenaan dengan sanksi atau denda terhadap perusahaan angkut batubara tersebut. Hal ini tentunya mengacu dalam perspektif atau segi hukum.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana skemannya memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. 

"Sanksinya seperti, pembekukan izin, proses audit, pengawasan jalan, dan kemudian ditemukan ada proses yang dilanggar, maka hal ini memungkinkan untuk memberikan sanksi terhadap si pelaku usaha," demikian Edi Syahputra.

Hingga berita ini diturunkan, rri.co.id belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disinggung dalam pernyataan di atas.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00