Pengelolaan Data Geospasial Aceh Harus Berkualitas Agar Dapat Melaksanakan dan Mengawasi Pembangunan

KBRN, Banda Aceh : UPTD Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, mengelar workshop tentang penetapan prinsip satu data Indonesia-geospasial Aceh, di Kryiad Hotel, Selasa (5/7/2022).

Satu Data Indonesia merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Qanun (Peraturan Daerah) Aceh nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf dalam sambutannya yang dibacakan Kabid UPTD Statistik Sayid Azhari mengatakan, seluruh perangkat kerja pemerintah baik level Provinsi hingga Kabupaten/Kota harus memahami peran dan fungsinya untuk menghasilkan data yang berkualitas sesuai dengan wewenang masing-masing.

"Pengelolaan data khususnya terhadap data geospasial Aceh harus semakin baik dan berkualitas agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas juga bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Aceh," sebutnya.

Ia menambahkan, agar semuanya dapat terwujud, maka masing-masing unit kerja harus dapat berperan aktif sesuai kewenangannya dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Bagi yang bertindak sebagai produsen data harus dapat menghasilkan data spasial yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mendorong penggunaan informasi geospasial dan keterbukaan pemerintah.

"Tata kelola data yang baik tidak lepas dari komitmen pembenahan kelembagaan sebagai pintu utama pelaksana dan penanggung jawab berbagi pakai data untuk pembangunan," imbunya.

Sayid berharap dengan semangat Satu Data Indonesia ini harus mampu diterapkan dan untuk melaksanakannya perlu koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dimulai dari Jaringan informasi geospasial yang terlaksana secara berkelanjutan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Di akhir acara Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) Badan Informasi Geospasial Rachman Rifai menyerahkan akun Kebijakan Satu Peta (KSP) kepada Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Pidie Jaya.

Akun KSP adalah perwujudan peta dengan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Kebijakan Satu Peta ini merupakan upaya untuk mewujudkan satu referensi dan satu standar yang menjadi acuan bersama dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar