GeRAK Persoalan kan Terdamparnya Tongkang Batubara di Pantai Nagan Raya.

KBRN, Meulaboh: Aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) menilai Pemerintah dan GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup tidak punya nyali falam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup atas terdamparnya bangkai tongkang di kawasan pesisir , Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. 

"Bahwa paska terdamparnya satu unit tongkang milik rekanan dan disebut milik PT Adhi Guna Putera yang bermuatan batubara milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2, di pesisir pantai Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, pada Selasa (28/7/2020)," kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syahputra, Minggu (26/6/2022). 

Hingga saat ini Juni 2022, hampir dua tahun kejadian tersebut, tidak ada titik peyelesaian. Berdasarkan hasil pantauan dilapangan, tongkang tersebut masih tersisa, dimana hasil monitoring dilapangan, kami menemukan bahwa tongkang tersebut tidak semuanya habis dipotong.Bahkan GeRAK Aceh Barat pernah menyurati Plt. Gubernur Aceh tertanggal 14 Agustus 2020 lalu. Salah satu tembusannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Satuan Kerja Kementerian LHK. Dengan  begitu, kami menyoroti keseriusan pemerintah dan juga kementerian lingkungan hidup (Gakkum) terkait aspek penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.Bahwa dari dokumen berita acara verifikasi lapangan disebutkan bahwa PT Adhi Guna Putera melakukan kegiatan bongkar muat dari kapal besar (vessel) ke tongkang dan tug boat (kapal penarik) untuk PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Utara, Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya.Dimana kegiatan tersebut diketahui termuat dalam kontrak Kerjasama antara PT PLN (Persero) kantor pusat Dengan PT Pelayaran Bahtera Adhi Guna tentang transportir  (pengangkut batubara) milik PT PLN (Persero).Bahwa disebutkan juga kontrak kerjasama antara PT Pelayaran Bahtera Adhi Guna dengan PT. Adhi Guna Putera tentang transhipment termasuk tanggung jawab muatan batubara dalam Tongkang Sun Lion V.Disebutkan, Tongkang Sun Lion V sedang merapat untuk loading vessel untuk memuat batubara. Diketahui muatannya adalah 1.500 metrik ton. Terdamparnya tongkang tersebut diduga berawal dari akibat patah pada hook towing pada tug boat sehingga tongkang Sun Lion V terdampar di Pantai Lhok, Gampong, Lhok, Nagan Raya. Akibat terdamparnya tongkang ke bibir pantai, mengakibatkan kemiringan dan kerusakan dibagian slide board (pengaman dinding tongkang), sehingga muatan batubara sebanyak 1.500 metrik ton tumpah ke dalam laut. Atas hal ini, kami menduga bahwa pemerintah, baik tingkat provinsi dan kabupaten serta Gakkum Kementerian LHK tidak serius dan kami menduga tidak mampu memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan tersebut, apalagi rekanan tongkang dan batubara tersebut terindikasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PLTU 1-2. Kita ingin kejelasan atas proses penegakan hukum dibidang lingkungan hidup ini, dimana sudah jelas-jelas terindikasi ada dampak kerugian atas kandasnya Tongkang Sun Lion V yang dipenuhi batubara dan tumpah ke laut.Bila merujuk dan berdasarkan dokumen paska verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Staf Seksi Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, dan juga Sekretaris DLH Kabupaten Nagan Raya tertanggal 12 Agustus 2020. Ini penting, dengan mengingat dan menimbang, bahwa dari awal semenjak tongkang itu terdampar ke bibir pantai, seluruh muatan batubara tumpah ruah ke dalam laut, tidak terhitung berapa total kerugian atas hal tersebut dalam hal kerusakan lingkungan bawah laut dan biotanya. Bahkan dalam dokumen tersebut, kejadian atas kandasnya tongkang tersebut tercatat hingga sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Januari 2019 dan Juli 2019. Dimana kejadian tersebut juga mengakibatkan tumpahnya seluruh volume batubara sebanyak 1.500 metrik ton.Tentunya kami menuntut agar pihak yang melaksanakan bongkar muat batubara tersebut untuk bertanggungjawab sepenuhnya, bila merujuk kepada dokumen veridikasi lapangan tersebut maka maka pihak yang bertanggungjawab adalah PT. Adhi Guna Putera. Bahkan perusahaan tersebut juga disebutkan untuk melakukan clean up (pembersihan) atas tumpahan batubara di perairan laut dan Pantai Lhok, perintah lainnya adalah melakukan evakuasi Tongkang Sun Lion V di perairan laut dan pantai Lhok.  "Kami mengingatkan. Bagaimanapun, kesehatan dan lingkungan hidup yang baik tidak boleh direnggut secara sewenang-wenang apalagi dengan dalih melakukan investasi," tegasnya. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlidungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana disebutkan didalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu juga dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.Namun faktanya, hingga saat ini, Juni 2022. Evakuasi Tongkang Sun Lion V belum dilaksanakan, padahal bila merujuk kepada surat tersebut maka evakuasi tongkang selambat-lambatnya 5 (lima) minggu yang berarti akhir November 2020 sudah selesai dilaksanakan. Bahkan dalam tindak tanggap darurat tersebut, perusahaan wajib segera mencari solusi teknologi pembersihan/clean up bongkahan batubara di dasar laut. Atas hal tersebut, kami menuntut agar pihak rekanan diberikan sanksi secara tegas, baik secara pidana dan juga mengganti kerugian (perdata) dan upaya lainnya adalah meminta pertanggungjawaban untuk segera melakukan pembersihan maksimal atas material batubara yang tumpah ke dalam laut hal ini patut dilakukan sebagai upaya menghindarkan dampak pencemaran laut (lingkungan) dan mengganggu kehidupan biota dalam laut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana skemanya memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan. Seperti, proses audit dan investigatif, pembekukan izin, dan kemudian bila ditemukan ada proses yang dilanggar, maka hal ini memungkinkan untuk memberikan sanksi terhadap si pelaku usaha.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar