Walhi Minta Gakkum KLHK Usut Tuntas Perdagangan Kulit Harimau di Aceh

Ilustraai-Petugas Gakkum KLHK Memperlihatkan barang bukti kulit harimau yang diamankan di Bener Meriah, Aceh/ dok Gakkum KLHKjpg

KBRN, Meulaboh: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh meminta GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar transparan dan mengusut tuntas kasus dugaan perdagangan kulit harimau di Bener Meriah, Provinsi Aceh. 

"Dalam penegakan hukum tidak boleh ada tebang pilih, tetapi harus membongkar ke akar-akarnya dan siapapun pelaku harus ditindak agar tak terulang lagi kasus kejahatan lingkungan di Tanah Rencong masa akan datang," kata Eksekutif Daerah Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, dalam siaran pers diterima rri.co.id, di Meulaboh, Kamis (26/5/2022). 

Walhi meminta Gakkum KLHK mampu mengungkap ke publik aktor utama dalam upaya memutuskan mata rantai peredaran dan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi di Aceh. 

"Bila pelaku utama tidak ditangkap, dikhawatirkan kasus yang sama akan berulang kembali dan kejahatan terhadap satwa dilindungi akan terus terjadi," tegasnya lagi. 

Akhmad Shalihin mengatakan, sangat mengapresiasi atas kinerja penegak hukum yang telah menangkap pelaku perdagangan kulit harimau di Bener Meriah, Aceh. 

Kata dia ini bisa menjadi jalan masuk untuk membongkar mafia perdagangan satwa di lindungi yang beroperasi di Serambi Makkah, baik lintas provinsi maupun antar negara.

Menurut Om Sol, sapaan akrab Direktur WALHI Aceh, keterbukaan itu penting agar publik dapat melihat kebenaran, bahwa selama ini ada mafia perdagangan satwa dilindungi di Aceh.

Termasuk menjadi bukti bahwa penegak hukum tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, siapapun yang bersalah akan berhadapan dengan hukum.

"Balai GAKKUM KLHK harus membongkar juga aktor utama, jangan hanya pelaku lapangan saja, kalau pelaku utama tidak ditangkap, kasus serupa dipastikan akan terulang lagi," ungkap Om Sol lagi.

Kata dia WALHI Aceh bersama dengan  masyarakat sipil lainnya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap membantu penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut.Kepada masyarakat, apabila ada informasi penting lainnya, bila takut melaporkan ke pihak penegak hukum.

WALHI Aceh bersedia menampung informasi tersebut, selanjutnya akan disampaikan ke penegak hukum selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk penindakan.

"Bila masyarakat punya informasi terkait dengan perdagangan satwa dilindungi, gak berani melapor ke penegak hukum, bisa melaporkan ke WALHI," pintanya.

Menurut Om Sol, penting ada gerakan bersama mengingat Aceh sebagai daerah yang miliki kekayaan  biodiversity perlu melakukan upaya keras agar dapat mengurangi perdagangan satwa liar, terutama yang dilindungi dengan status langka. 

Jika hal ini tidak serius dilakukan maka dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, keanekaragaman biodiversity penting ini akan hilang dan tentunya akan merusak reputasi Indonesia di tatanan internasional.

"Aceh memang masih memiliki hutan, namun satwa liar penghuni hutan secara pasti akan menghilang jika tidak dilakukan tindakan penegakan hukum yang serius dan juga pemenuhan  kebutuhan masyarakat di sekitar hutan agar menjadi bagian dalam melakukan pelestarian satwa liar," tutupnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar