GeRAK Minta Pemkab Aceh Barat Tegas Soal PT PBM

Warga Blokir jalan akses menuju PT PBM (foto dok GeRAK Aceh Barat)..jpg

KBRN, Meulaboh: Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tegas soal perilaku perusahaan PT Prima Bara Mahadana (PBM) yang beroperasi di wilayah konsesi produksi di Desa Batu Jaya SP 3, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Koordinator GeRAK Aceh Barat Edi Syahputra menyampaikan, ada warga setempat yang melakukan pemblokiran jalan akses menuju lokasi eksploitasi, hal ini menunjukkan ada persoalan di sana yang harus diselesaikan.

"Informasi di lapangan yang kami terima, pemilik lahan belum diganti rugi tanahnya namun perusahaan sudah melakukan garapan di tanah tersebut," kata Edi dalam pers rilis diterima rri.co.id, Rabu (19/1/2022).

Edy Syahputra mengecam perilaku perusahaan itu yang dinilai abai dan mengangkangi aturan dan kepala daerah dan DPRK semestinya tegas menyikapi soal itu sehingga tidak terkesan ada upaya pembiaran.

Ia menyampaikan, bahwa sudah pernah mengingatkan tentang adanya lahan atau tanah milik warga yang belum dilakukan proses ganti rugi dan ini akan memicu konflik sosial dan persoalan hukum di kemudian hari atas aktifitas eksploitasi yang dilakukan perusahaan.

"Terkhusus untuk tanah yang sudah digarab, kami menduga dan bahwa proses ini tidak dilakukan secara kontrak atau perjanjian hitam putih dengan pemilik lahan. Atas dasar itu, kami mendesak agar pihak eksekutif dan legislatif ditingkat provinsi segera memanggil perusahaan ini," tegas Edi.

Edi Syahputra menuturkan, bagaimanapun, proses investasi harus didukung namun kemudian tidak menimbulkan kerugian bagi warga atau masyarakat.

"Kita juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Bersama DPRK Aceh Barat punya sikap menyelesaikan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, apalagi sudah dilakukan RDP," sebutnya lagi.

Edi Syahputra, juga menaruh curiga terhadap dukungan Pemda Aceh Barat kepada perusahaan itu berinvestasi, padahal sudah jelas ada masalah yang begitu besar di depan mata yakni hal masyarakat terhadap tanah yang belum selesai.

"Ini menjadi aneh, bagaimana bisa banyak persoalan yang ditimbulkan oleh perusahaan, tapi Forkompimda menyimpulkan tidak ada lagi masalah, padahal kami mencatat berbagai kejanggalan dan perusahaan melabrak berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku," demikian Edi Syahputra.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar