Dugaan Pungli Sertifikat Tanah, LSM KOMPAK Minta Pihak Penegak Hukum Usut Tuntas

Saharuddin, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK)

KBRN, Abdya : Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK) Saharuddin meminta pihak penegak hukum untuk segera mengusut kasus dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah di desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

"Kasus Pungli dalam pembuatan sertifikat tanah ini sudah sangat meresahkan warga," kata Saharuddin di Blangpidie, Rabu (8/12/2021).

Dijelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, untuk memperoleh sebuah sertifikat warga mesti membayar sekitar Rp300-600 ribu.

"Padahal kalau kita melihat penjelasan dari kepala BPN Abdya, untuk biaya pengukuran dan administrasi lainnya yang dibenarkan serta ditoleransikan paling besar Rp250 per sertifikat," jelas Saharuddin.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan mengusut masalah tersebut. 

"Kalau memang itu benar, pelaku telah melanggar Pasal 12 Huruf E UU Tipikor, karena melakukan pungli dan pemerasan, terhadap korban dengan memanfaatkan jabatannya," papar Saharuddin.

Terakhir, Koordinator LSM KOMPAK Saharuddin juga meminta kepada masyarakat di kabupaten Aceh Barat Daya jika ada mengalami hal yang sama terkait pungli dalam pembuatan sertifikat tanah, agar segera melaporkannya. 

"Karena kita meduga kasus tersebut bukan hanya terjadi di desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee saja, mana tau juga ada terjadi di desa lain. Kita menginginkan Kabupaten Aceh Barat Daya terbebas dari tindak pungli," pungkas Saharuddin.(T Nizar)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar