Stabilkan Harga TBS, Desak Gubernur Tanda Tangan Pergub Index Harga TBS

KBRN, Nagan Raya : Tokoh muda Nagan Raya, Mukhtar, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menandatangani Peraturan Gubernur Aceh tentang pembelian dan penetapan harga sawit. Supaya agar harga sawit di Aceh relative, tidak terlalu merosot. 

“Sudah final pembahasannya. Saya selaku tokoh Muda Nagan Raya medorong agar Pergub itu cepat lahir dan di tandatangani oleh Gebernur Aceh,” kata Mukhtar, Sabtu, 25 September 2021.

Menurut Mukhtar, Pergub tersebut akan memberikan perlindungan dan kepastian harga kepada petani kelapa sawit. Dengan demikian, kata dia, masyarakat akan sejahtera.

Di samping itu, kata Mukhtar, kehadiran Pergub juga mencegah terjadi permainan harga di pabrik kepala sawit yang ada di Aceh. “Jangan sampai, Pergub itu hanya dibahas saja. Tetapi tidak ditanda tangani oleh gubernur,” kata Mukhtar.

Mukhtar menjelaskan Pergub tentang kepala sawit itu adalah harapan masyarakat. Menurut dia, kehadiran aturan itu menjawan persoalan yang timbul dalam pembelian harga sawit. 

“Anehnya, ketika harga pasar minyak CPO (calm palm oil) meningkat, justru pembelian harga sawit di Aceh merosot. Kan itu tidak baik,” kata Mukhtar.

Berdasarkan data statistik perkebunan, jumlah petani sawit per jiwa di Aceh kurun waktu 2015, 2016, 2017. Yaitu, 119.890, 123.644, dan 127.155. Adapun jumlah tenaga kerja di sektor itu mencapai 75.030 jiwa pada 2017. Sedangkan  luas lahan kelapa sawit di Aceh seluas 321.903 hektare terbagi atas perkebunan rakyat, negara, dan swasta.

“Dari data tersebut sudah jelas, tiap tahun semakin meningkat. Lahan yang luas dipastikan produksi juga meningkat,” kata Mukhtar. “ Bagi petani sawit, tentu harus menjaga kualitas serta diimbangi kualitas”.

Untuk itu, kata Mukhtar, Gubernur Aceh harus segera menandatangani Pergub tersebut. Apabila sudah ada Pergub, masyarakat akan terjamin ekonominya. 

Mukhtar mengatakan sangat disayangkan dengan komiditi sawit yang unggul justru dibeli dengan harga murah. Hal itu justru berbeda dengan daerah lain, di Riau, Sulawesi, dan daerah lainnya. “Apabila Pergub sudah ada, dipastikan tidak ada lagi permainan harga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Mukhtar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00