Temui Penyedia Jasa Angkutan Darat, Bupati Aceh Barat Minta Sopir Bersabar

KBRN Meulaboh: Bupati Aceh Barat, H Ramli,  MS menjumpai pengelola jasa angkutan darat di lokasi Terminal Bus Meulaboh dan meminta mereka bersabar menghadapi larangan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah yang diberlakukan sejak 6 - 17 Mei 2021 di seluruh Indonesia.

"Tidak ada tawar menawar karena ini adalah aturan pusat dan hal ini menyangkut nyawa manusia. Bupati, Kapolres itu tidak bisa membolehkan, nanti kalau bertambah kasus Covid-19 bupati yang disalahkan. Harapan saya mohon bersabar," kata H Ramli, MS di terminal Bus Meulaboh, kepada rri.co.id, Jum'at (7/5/2021).

Bupati menyampaikan prihatin atas apa yang dialami para sopir dan penyedia jasa, akan tetapi Pemkab Aceh Barat juga tidak bisa berbuat banyak karena ini bersifat mendadak dan aturan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan di daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak membludak kasus Covid-19.

Jangankan untuk diizinkan membawa penumpang, dana kompensasi saja tidak bisa di berikan pemerintah karena apa yang terjadi saat ini adalah kebijakan secara mendadak.

"Tidak bisa kita bantu, dana bansos tidak bisa kita salurkan secara dadakan seperti ini. Kita harapkan semua kita dapat bersabar. Anak saya saja malam tadi dari Banda Aceh tidak bisa sampai ke Meulaboh,  balik arah ke Banda Aceh, itu aturan tidak boleh dilanggar," tegasnya.

Para penyedia jasa angkutan dan sopir Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) cukup mengeluhkan kondisi pelarangan mudik lebaran yang berdampak pada dihentikannya aktivitas trayek mobil penumpang.

Pengusaha harus menanggung rugi membayarkan gaji sopir dan bahan bakar minyak (BBM) setelah berangkat, kemudian di hadang petugas di setiap perbatasan kabupaten/kota sehingga berbalik arah pulang dan mengembalikan ongkos pengguna jasa yang batal di berangkatkan.

"Semalam beberapa mobil tujuan Banda Aceh terpaksa berbalik ke terminal karena di cegat di kabupaten Aceh Jaya. Berapa ruginya kami, apalagi ini sudah dekat lebaran, apa yang bisa kami berikan untuk keluarga kami," kata Ayah Rusli, salah seorang pengelola loket di Terminal Bus Meulaboh.

Senada juga disampaikan Muklis, pemilik loket sekaligus sopir AKDP, kata dia disaat seperti ini mestinya pemerintah membantu para sopir sebagai tulang punggung keluarganya, namun yang terjadi justru sopir dan pekerja penyedia jasa angkutan darat merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah.

"Kami tahu Covid, tidak ada yang mengharapkan kasus bertambah, kan bisa dengan cara-cara lain. Cukuplah perbatasan antar provinsi Aceh-Sumut yang di tutup, jangan dalam provinsi, dan kami siap patuhi protokol kesehatan," imbuhnya.

Para sopir dan penyedia jasa angkutan darat di lokasi terminal Bus Meulaboh, berharap ada solusi lain dari Pemerintah Aceh menangani persoalan angkutan darat di Aceh, jangan samakan dengan kota-kota besar yang  padat aktivitas.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00