Bea Cukai dan TNI Bongkar Produksi dan Peredaran Miras Ilegal di Medan

Lima tersangka pelaku produksi dan pengedar miras ilegal yang diringkus petugas Bea dan Cukai serta Denpom TNI di Medan (Aulia/RRI)

KBRN, Medan: Petugas gabungan dari Kantor Bea dan Cukai serta Detasemen Polisi Militer I/5 Medan, membongkar praktik produksi rumahan dan peredaran minuman keras (miras) ilegal dari dua lokasi di Medan pada Kamis, 26 November 2020 kemarin. Dari penindakan itu, 5 orang tersangka serta ribuan botol minuman keras siap edar dan ratusan liter bahan baku pembuat minuman keras,  berhasil diamankan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Medan, Dadan Farid, mengatakan pengungkapan ini berhasil mereka lakukan setelah menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang masih beredarnya minuman keras merek Samsu Putih. Padahal pabrik minuman itu sebelumnya sudah ditutup dan dicabut izinnya.

Dari laporan itu, tim gabungan Bea Cukai dan TNi kemudan melakukan penelusuran dan berhasil menemukan salah satu distributor minuman keras ilegal tersebut. Tim pun melakukan penggerebekkan di toko distributor miras itu di kawasan Jalan Bulan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

Dari toko tersebut, penyelidikan kemudian dikembangkan ke pabrik rumahan miras tersebut di kawasan Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Diketahui pabrik miras ilegal itu milik seorang berinisial MM. Dalam kegiatan produksi dan pemasaran miras ilegalnya, MM dibantu 4 orang lainnya yang kini juga menjadi tersangka.

"Minuman keras yang diproduksi dan diedarkan ini bukan hasil penyulingan, melainkan hasil pencampuran antara etil alkohol dan air dengan campuran-campuran lainnya. Miras yang kita amankan mereka Bola Dunia dan Samsu Putih. Mereka yang mereka gunakan juga palsu," sebut Dadan saat memaparkan pengungkapan kasus itu di kantornya, Jumat (27/11/2020) sore.

Dari barang bukti miras yang mereka sita, kata Dadan, negara kehilangan potensi pendapatan senilai Rp44 juta. Namun mengingat operasional pabrik dan pemasaran miras ilegal ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu, maka potensi kerugian negara akibat peredaran miras ilegal ini mencapai lebih dari Rp.360 juta.

"Diperkirakan atas produksi mereka selama 12 bulan, estimasi kerugian negara lebih kurang sebesar Rp267.885.400-Rp360.945.400," tukasnya.

Kasus produksi dan peredaran miras ilegal ini sendiri saat ini masih dalam tahap pengembangan penyelidikan. Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 50, Pasal 54 dan Pasal 56 pada undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun dan denda mencapai 10 kali lipat dari kewajiban cukai yang harus dibayar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00