Viral Konvoi Mobil Mewah Di Tol, Polisi Hanya Berikan Teguran

Polisi melakukan penindakan kepada pengemudi kendaraan mobil mewah yang beriringan dan melaksanakan dokumentasi di dalam ruas Tol Desari. Foto: Instagram/@tmcpoldametro

KBRN, Medan : Jagat media sosial Tanah Air akhir-akhir ini dihebohkan oleh aksi konvoi komunitas mobil mewah di ruas Tol Depok-Antasari (Desari) pada Minggu (23/1/2022). Adapun yang menjadi perbincangan, diduga konvoi tersebut mengganggu pengguna jalan lainnya dengan cara berjalan terlalu pelan di bawah batas kecepatan minimum dan melakukan dokumentasi.

Hal tersebut mengacu pada keterangan TMC Polda Metro Jaya, disebut kalau rombongan tersebut sedang melaksanakan dokumentasi di dalam Ruas Tol sehingga menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. 

Hanya saja, petugas kepolisian lebih memilih memberikan teguran dan tidak menjatuhkan sanksi tilang.

“Teguran juga bagian dari penindakan. Mereka tadi memohon (agar tak ditilang). Sebagai masyarakat kita berikan teguran dan edukasi,” kata Kasat PJR Kompol Sutikno, dilansir dari Kumparan.Com, Kamis (27/1/2022).

Ini memang cukup disayangkan, sebab bila melihat beberapa bukti valid yang ada, rombongan konvoi tersebut terbukti melakukan berbagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran pertama yang dilakukan rombongan konvoi tersebut, yakni berkendara dengan kecepatan terlalu pelan di bawah batas kecepatan minimum. Ini dilakukan secara sadar, terbukti dari beberapa foto CCTV yang diberikan Polda Metro Jaya.

Dengan sengaja melakukan perlambatan kecepatan ini, jelas sangat mengganggu hak pengguna jalan lain dan membahayakan, serta turut melanggar aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 23 Ayat (4).

 “Jalan tol diperuntukkan untuk kendaraan dengan kecepatan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tol dalam kota kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Untuk tol antar kota kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam,” tulis Budiyanto dikutip dari Kumparan.Com (27/1/22).

Terkait pelanggaran itu, maka para komunitas mobil mewah tersebut, sudah seharusnya ditindak sesuai dengan Pasal 287 Ayat (5) Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut lengkapnya:

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pelanggaran berikutnya yang terbukti dilakukan oleh para rombongan konvoi tersebut, yakni menggunakan bahu jalan. Ini terbukti dari beberapa rekaman video, CCTV, dan foto yang beredar.

 Terlihat beberapa kali anggota rombongan mereka menggunakan bahu jalan, terutama saat hendak mengambil gambar.

Ini jelas menyalahi aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Pasal 41 Ayat 2.

Belum cukup sampai di situ, para rombongan konvoi juga diketahui melakukan pelanggaran dengan mengemudi sambil mengoperasikan smartphone. Berdasarkan penelusuran kumparanOTO, ada beberapa anggota rombongan yang mengunggah video atau foto di akun media sosialnya masing-masing dan melakukan perekaman tersebut sambil mengemudi.

“Menggunakan telepon saat berkendara dapat dikenakan Pasal 283, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.,” urai Budiyanto.

Untuk pelanggaran tersebut, para rombongan yang terbukti mengoperasikan smartphone sambil mengemudi bisa disangkakan pelanggaran sesuai Pasal 283 UU No 22 Tahun 2009. Pelanggaran terakhir yang kami temukan dan banyak dilakukan anggota rombongan konvoi, yakni membiarkan kendaraannya melaju tanpa dilengkapi pelat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor.

Dari beberapa rekaman video yang ada, setidaknya ada 4 kendaraan yang tidak memasang pelat nomornya dengan benar. Rinciannya, hanya 3 kendaraan yang memasang pelat nomor pada bagian belakang, serta 1 kendaraan yang tidak memasang pelat nomor sama sekali.

Hal ini juga menyalahi atau melanggar aturan yang ada pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

“Setiap anggota Polri melekat hak diskresi yaitu hak untuk bertindak sesuai dengan penilaian sendiri. Apabila melihat atau mendapatkan pelanggaran bisa menilai apakah pelanggaran tersebut akan ditilang atau cukup ditegur,” jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar