Potensi Korupsi Tertinggi dari Pengadaan Barang Jasa

KBRN, Simalungun : Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, SPI dilakukan untuk melibatkan pastisipasi masyarakat  dalam pemberantasan korupsi. 

"Akan tetapi indeks SPI bukan semata-mata untuk menghakimi tetapi bertujuan untuk perbaikan. Jadi bila indeks yang didapatkan tinggi atau rendah harus segera dilakukan untuk pencegahannya," katanya dalam webinar SPI 2021, Kamis (15/10/2021).

Alexander menyebutkan, dari hasil penilaian yang telah dilakukan KPK, dari berbagai potensi korupsi yang terjadi di daerah, mulai dari suap hingga nepotisme dalam penerimaan pegawai, pengadaan barang dan jasa adalah yang paling tinggi. Bahkan, sebut dia, potensinya mencapai angka 80  % lebih.

"Untuk itu kami berharap dukungan dalam survei ini, baik dari internal pemerintahan maupun dari masyarakat agar mengisi kuisioner dengan sejujurnya. Karena hal ini akan menjadi acuan kami di KPK untuk ditindaklanjuti dalam melakukan perbaikan tata kelola," ucapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyatakan, pengukuran integritas ini penting bagi pemerintah untuk memetakan kondisi integritas dan capaian pencegahan korupsi. Untuk mengukur hal itu adalah melalui SPI. 

"SPI ini telah mulai dilakukan sejak 2016. BPS sendiri berperan sebagai pembina statistik sektoral membantu KPK dalam pelaksanaannya," katanya.

Akan tetapi pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, SPI tidak lagi bisa dilakukan secara langsung. Survei pun kemudian harus dilaksanakan secara daring.

"Tapi mulai tahun 2021 ini saya memberikan apresiasi yang besar kepada KPK karena telah dapat melakukan survei secara mandiri," tandasnya. 

Turut hadir dalam webinar ini Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, beberapa perwakilan kepala daerah dari Kabupaten/Kota di Indonesia, perwakilan Kemenkes dan lainnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00