Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon Saksi Sidang Korupsi Hutan Tele

KBRN, Medan: Mantan Bupati Samosir 2 periode sejak 2005, Mangindar Simbolon, Kamis (23/9/2021) memenuhi panggilan tim JPU dari Kejari Samosir guna didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara korupsi Rp32,7 miliar di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan.

Ketika ditanya majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata, saksi menimpali  bahwa kapasitasnya dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Bolusson Parungkilon Pasaribu, bukan sebagai mantan bupati. Melainkan selaku mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Tobasa pada tahun 1999 lalu.

Tim JPU langsung mencecar Mangindar seputar dasar hukum yang menyatakan bahwa lahan yang diusahakan para warga di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL).

Salah seorang penuntut umum pun memperlihatkan peta yang menunjukkan bahwa lahan diusahai warga di bebukitan Tele tersebut masuk dalam Tanah Hutan Lindung dan nonHutan Lindung.

Mangindar kemudian menerangkan bahwa dalam Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK) Tahun 1982 diatur oleh Menteri Pertanian. Artinya, APL itu bukan kawasan hutan. Sudah direncanakan di luar sektor kehutanan.

"Dari sisi kehutanan, sekitar 500 meter dari sisi jalan utama masuk dalam APL dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang mengaturnya lebih rinci," urainya.

Kawasan hutan negara, imbuh Mangindar, kalau sudah dikukuhkan memang dikuasai oleh negara tapi tidak dimiliki dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan APL, bukan untuk kebutuhan kehutanan.

Sementara di sisi lain tim JPU mencecar saksi agar lebih spesifik mengungkapkan dasar hukumnya seperti Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut).

Sebab sumber masalah dalam perkara korupsi terdakwa mantan Kades  yang juga eks anggota DPRD Kabupaten Samosir Bolusson Parungkilon Pasaribu adalah akibat diterbitkannya SK Bupati Tobasa Sahala Tampubolon Nomor 309 Tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian.

SK bupati tersebut menyusul adanya surat permohonan saksi selaku Kadishut Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan kepada bupati Sahala Tampubolon.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00