Korupsi Fasilitas Kredit Fiktif, Mantan Supervisor BRI KCP Kabanjahe Diadili

KBRN, Medan: Mantan Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) pada PT Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kabanjahe James Tarigan (52), Senin (20/9/2021) menjalani sidang perdana di Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan.

James diadili dalam perkara korupsi senilai Rp8,1 miliar terkait pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada para debitur/nasabah disinyalir fiktif.

Tim JPU dari Kejati Sumut Bambang Winanto dan Oktresia Sihite dalam dakwaan menguraikan, terdakwa James sejak tahun 2014 sampai bulan September 2017 sebagai SPB dan bawahannya langsung Yoan Putra (berkas penuntutan terpisah) sebagai petugas Administrasi Kredit (AdK) dipercayakan mengurusi fasilitas KMK kepada debitur/nasabah yang memerlukan modal tambahan untuk usaha.

Sejumlah nama debitur/nasabah yang diusulkan terdakwa kemudian disetujui Pimpinan Cabang (Pinca) BRI KCP Kabanjahe dengan sistem elektronik Loan Approval Sistem (LAS).

Data KMK langsung terbentuk ke rekening debitur/nasabah yang terkoneksi dengan sistem BRINETS dan hanya dapat diaktifkan oleh terdakwa James Tarigan saat adanya Instruksi Pencairan Kredit (IPK) dengan lebih dahulu membandingkan / mencocokkan berkas pinjaman manual debitur/nasabah dengan data statis debitur/nasabah  dalam sistem BRINETS.

Untuk rekening debitur/nasabah yang sudah aktif dapat melakukan penarikan uang KMK sewaktu-waktu sesuai nilai kelonggaran tarik kredit. Besarnya nilai kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara nilai plafon kredit dengan jumlah total baki debet rekening pinjaman yang telah ditarik uangnya oleh debitur/nasabah. 

Setiap melakukan penarikan uang KMK maka debitur/nasabah seharusnya mengajukan permohonan penarikan pinjaman KMK dengan menggunakan dan menandatangani Kwitansi Penarikan Tunai (Kwitansi KW-01) yang selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh petugas Maker, Checker dan Signer (MCS).

Petugas Maker dan Checkernya juga terdakwa  Yoan Putra (sejak Januari 2017 s/d September 2017) dibantu petugas Maker lainnya Ayu Novira (September 2017 s/d Maret 2018). 

Petugas Checker yang membantu terdakwa, Eva Debora (sejak Januari 2017 s/d Desember 2017). Petugas Signer Junaidi dan Desmalinda Tanjung (sejak Januari 2017 s/d September 2017).

Selaku ADK dan Maker pada BRI Yoan Putra melakukan penarikan uang KMK yang seharusnya membuat, menandatangani dan mendistribusikan Kwitansi KW-01 atas permohonan penarikan pinjaman KMK yang diajukan oleh debitur/nasabah dan selanjutnya diserahkan  kepada atasannya langsung yaitu terdakwa James Tarigan.

Terdakwa juga seharusnya melakukan pemeriksaan  dan mencocokkan data antara Berkas Pinjaman Manual debitur/nasabah dengan Data Statis dalam BRINETS serta ditandatangani selaku Checker, dan selanjutnya diserahkan kepada AMOL yaitu saksi Junaidi untuk ditandatangani selaku Signer.

Selanjutnya kwitansi KW-01 diserahkan kepada teller bank 'plat merah' di Kabanjahe tersebut supaya dilakukan pencairan kepada debitur/nasabah yang harus dilakukan teller secara langsung kepada debitur/nasabah dengan lebih dahulu mencocokkan tanda tangan debitur/nasabah pada Kwitansi KW-01 dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan pada Sistem Komputer.

'Nekat' Cairkan

Terdakwa secara bertahap 'nekat' mencairkan dana pinjaman KMK tersebut. Belakangan terungkap bahwa nama berikut tanda tangan debitur/nasabah pemohon fasilitas KMK tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya alias fiktif.

Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, pencairan rekening pinjaman / kelonggaran tarik untuk KMK pada tahun 2017 s/d tahun 2018 di BRI Cabang Kabanjahe, Sumatera Utara menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.119.788.769.

Kedua terdakwa dijerat dengan dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Subsidiair, Pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Usai penyampaian dakwaan, majelis hakim diketuai Mian Munthe melanjutkan persidangan pekan depan dengan agenda mendengarkan nota keberatan (eksepsi) kedua terdakwa maupun tim penasihat hukumnya (PH).

"Sidang dilanjutkan minggu depan dan.memerintahkan penuntut umum tetap menghadirkan para terdakwa di persidangan secara video teleconference (vicon)," pungkas Mian Munthe. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00