Terkait Vaksin WBP, Ombudsman Undang Kadivpas Kemenkumham Sumut

KBRN, Medan : Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengundang Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), terkait vaksin Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut  Abyadi Siregar mengatakan, selain Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumut, Ombudsman juga akan mengundang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan), Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Perlu saya jelaskan kembali bahwa besok itu (Senin, 20/9/2021) sekitar pukul 10.00 wib, Ombudsman Sumut mengundang Kadivpas, Kalapas ke Kantor Ombudsman Sumut," ujar Abyadi Siregar di Medan, Minggu (19/9/2021).

Abyadi menjelaskan, undangan Ombudsman kepada Kadivpas dan Kalapas ini terkait soal pemberian vaksin kepada warga binaan yang tidak memiliki identitas di Lapas dan Rutan.

"Larena ini soal vaksin, maka selain kadivpas dan kalapas, diundang juga Karutan, Dinkes dan Dukcapil," ujarnya.

Kepala Keasistenan Penerimaan Laporan Ombudsman Sumut James Panggabean menambahkan, pertemuan dengan pihak Kadivpas, Lapas/Rutan, Dinkes dan Dukcapil dengan Ombudsman ini terkait adanya kajian Ombudsman mengenai pelaksanaan vaksinasi bagi warga binaan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sebagaimana diketahui bahwa syarat vaksin itu adalah harus memiliki NIK. Tapi persoalannya, banyak warga binaan yang tidak punya NIK.

"Di sinilah masalah itu akan dikoordinasikan. Dalam pertemuan besok, kita akan menyampaikan temuan temuan dan saran kepada semua stakeholder terkait. Jadi, pertemuan ini  lebih cenderungan bersifat koordinatif agar seluruh warga binaan juga mendapatkan vaksin. Karena mereka juga berpotensi terjangkit Covid-19," kata James.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00