Sanksi Humanis Kepada Pelanggar PPKM Darurat

Kasatpol_PP_Kota_Medan_M.Sofyan,S.Sos.jpg

                        

           Sanksi  kepada pelanggar PPKM Darurat yang berganti nama  menjadi PPKM level 4 diberikan sesuai regulasi  yang berlaku, baik yang ada di Pemko Medan maupun Provinsi Sumatera Utara yang sudah diatur dalam peraturan daerah atau Perda.

Hal itu dikemukakan Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan S.Sos, hari ini terkait dengan wacana yang berkembang di  masyarakat tentang sanksi humanis bagi pelanggar  PPKM yang ditetapkan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Dikatakan, penetapan sanksi kepada pelanggar PPKM bukan dilakukan Kasatpol PP semata tetapi oleh tim penegak hukum  yang terdiri dari satpol PP,TNI, Polri,Dishub serta Pengadilan dan Kajari yang bertugas melakukan persidangan.

“Pemberian sanksi kepada pelanggar  PPKM darurat, tidak dilakukan secara langsung, tetapi diawali dengan sosialisasi  yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian  tindakan disertai sanksi,” kata  Sofyan.

Terkait dengan sanksi yang lebih humanis, menurut M.Sofyan, segenap petugas sudah bersikap lebih humanis dan tidak menunjukkan perilaku arogan kepada warga dan badan usaha yang melanggar PPKM Darurat.

“Kasus  satpol  PP yang disiram air panas beberapa waktu lalu,kebetulan dari satpol PP provinsi,dalam bertugas sudah melakukannya dengan beretika, namun warga pemilik kafe bersikap sangat reaktif sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif saat itu,” kata Satpol PP Kota Medan itu.

Khusus mengenai jumlah warga dan badan usaha yang terkena sanksi pelanggaran PPKM Darurat tahap pertama, menurut Kasatpol PP Kota Medan itu, tercatat 349 pelaku usaha dan perseorangan  yang diberikan peringatan , ditambah 59 lainnya yang didakwa melakukan tindak pidana ringan dan dijatuhi hukuman kurungan badan yang dapat digantikan sejumlah uang sesuai penetapan  dalam persidangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00