Wisatawan Ke Samosir Wajib Rapid Test, Pelaku Usaha Melawan

KBRN, Medan: Para pelaku usaha pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut) melayang surat keberatan atas dikeluarkan surat edaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mewajibkan setiap wisatawan berkunjung ke Samosir untuk dilakukan rapid test.

Surat edaran tersebut, dikeluarkan setelah petugas kesehatan disalah satu puskesmas di Kabupaten Samosir dinyatakan reaktif usai dilakukan rapid test. ‎Kebijakan ini, dinilai akan menambah keterpurukan bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Samosir.

Pelaku usaha pariwisata Samosir, Ombang Siboro mengatakan surat keberatan dari ratusan pelaku usaha pariwisata Samosir menyikapi surat edaran wajib rapid test bagi wisatawan berkunjung disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Jumat 16 Oktober 2020, pekan lalu.

"Bila mana surat keberatan kami ‎tidak digubris. Kita akan melakukan aksi seluruh pelaku pariwisata. Akan melakukan somasi dan melakukan langkah hukum kedepannya," ungkap Ombang, Senin 19 Oktober 2020.

Meski sudah diterbitkan surat edaran itu. Menurut Ombang belum diberlakukan."Ini masih surat edaran, hari ini terbit langsung kita protes. Jadi, belum sempat diberlakukan kita protes. Kita minta mencabut surat edaran itu," kata Ombang.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Samosir itu, menjelaskan surat edaran wajib rapid test, akan membuat kunjungan wisatawan bertambah sunyi hingga orang enggan melakukan perjalanan wisatanya ke Kabupaten Samosir. Kemudian, juga akan membuat pelaku usaha menanggung rugi.‎

"Dampak negatif, misal itu dilaksanakan (wajib rapid test), pasti terkapar seluruh usaha pariwisata di Samosir. Karena, Kabupaten lain, tidak memberlakukan itu. Ngapain ke Samosir, di Kabupaten lain bisa berwisata ke Danau Toba," jelas pengelola Pantai Batu Hoda itu.‎

Ombang menilai surat edaran Pemkab Samosir itu tidak melihat‎ kondisi sebenarnya. Bukan karena kasus reaktif perawat Puskemas itu. Imbas ke dunia pariwisata di Kabupaten Samosir.

"Bahwa kebijakan ini, tidak berdasarkan akal sehat, gagal paham dan minus kecerdasan," ungkap Ombang dengan tegas.

Ia mengatakan untuk penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat dan konsisten. Bahkan, dengan razia masker diterapkan sangsi tegas. Jadi, peraturan dilakukan dengan baik dan tepat.

"Apalah artinya, melakukan wajid rapid test kepada kepengungjung wisatawan. Namun, diangkutan umum, di kantor-kantor, di pesta, di kafe dan hiburan malam sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan. Sebuah keputusan diskriminatif terhadap industri pariwisata tentunya," jelas Ombang.‎ (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00