Bayek: Ibarat Kenderaan Bermotor, Wali Kota Medan Ini Ducati

KBRN, Medan: Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemko Medan dan DPRD baik secara individu maupun kelembagaan mendukung irama langkah cepat Wali Kota Medan dalam melakukan pembangunan di Kota Medan, sehingga tidak ketinggalan.

“Ibarat kenderaan bermotor, beliau (Wali Kota, red) ini, ducati. Ya, kalau kita jet cooled bakal ketinggalan,” kata Mulia Asri Rambe di sela-sela menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Wali Kota Medan atas Ranperda RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 pada sidang paripurna DPRD, Senin (26/7/2021).

Menurut pria yang akrab disapa, Bayek, ini Wali Kota bukan hanya berlari kencang, bahkan lompat-lompatan dalam hal pembangunan Kota Medan.

“Jadi, kalau tidak diikuti oleh OPD, di khawatirkan pembangunan yang di canangkan tidak akan terealisasi,” katanya.

Di sisi lain, Bayek, meminta Bappeda bersama OPD di Pemko Medan benar-benar memperhatikan secara detail dokumen RPJMD yang disampaikan, sebab, RPJMD merupakan dokumen RKPD Kota Medan dalam melakukan pembangunan.

“Kalau tidak ada dalam dokumen, tentu tidak akan bisa diimpelentasikan. Kita khawatir nanti di tengah jalan tiba-tiba ada yang tertinggal. Makanya, dari sekarang Bappeda untuk melihat kembali secara detail,” pinta Bayek.

Dalam dokumen, sebut Bayek, ada terlihat istilah atau redaksi SKPD, sementara dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah istilah SKPD sudah di tiadakan.

“SKPD ini mungkin RPJMD dari periodesasi kepala daerah terdahulu, mungkin ada copy paste di sini. Memang tidak semua RPJMD kepala daerah yang lalu terealisasi, mungkin mau di teruskan di periodesasi ini. Sebaiknya dokumen ini diketik ulang, jangan di copy paste,” pinta Bayek lagi.

Dalam dokumen RPJMD terkait penangan banjir di Medan bagian Utara, terlihat penyumbang banjir adalah Sungai Deli dan Sungai Bederah, akibat terjadinya sedimentasi dan akan dilakukan normalisasi.

“Tidak terlihat dalam dokumen penyumbang banjir di Medan bagian Utara itu parit, seperti parit Belanda di Medan Labuhan, parit Cina dan parit AMD di Medan Marelan. Kami ingatkan, jangan sampai ada visi misi pak Wali terkait penanganan banjir ini tidak masuk. Jangan nanti di tengah jalan kita melakukan RPJMD perubahan, makin berat lagi kerja kita,” kata Bayek.

Memang, tambah Bayek, dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, itu ada difasilitasi.

“Iya kalau periodesasi Wali Kota sekarang di saat berjalan satu atau dua tahun beliau teringat. Kalau teringatnya setelah dua tahun lebih, tentu tidak bisa di lakukan perubahan, karena Permendagri 86 tahun 2017 itu membatasinya, di mana disebutkan tidak dibenarkan melakukan perubahan RPJMD jika masa jabatan Wali Kota tersebut kurang dari tiga tahun. Jadi, Bappeda dan OPD lain harus benar-benar memperhatikannya, agar dimasukan sebagai dokumen,” pesan Bayek mengingatkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00