Isu Plagiarisme Terus Mencuat Jelang Pelantikan Rektor USU

KBRN, Medan: Kasus dugaan plagiarisme yang dilakukan Rektor Universitas Sumatra Utara (USU) terpilih Dr Muryanto Amin, S.Sos, M.Si terus berlanjut. Keputusan Rektor USU Nomor: ‎82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 dan ditandatangani Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu, Kamis 14 Januari 2021 beredar di sejumlah grup percakapan. SK itu berisi tentang penetapan sanksi pelanggaran norma etika akademik/etika keilmuan moral sivitas akademika atas nama Dr Muryanto Amin.

Dalam petikan putusan Rektor USU Runtung Sitepu, Muryanto Amin dinilai terbukti melakukan plagiarisme dalam bentuk self plagiarisme atau autoplagiasi. Kedua, Muryanto Amin telah terbukti melanggar etika keilmuan dan moral sivitas akademik. Ketiga, menghukum Muryanto Amin, penundaan kenaikan pangkat dan golongan selama 1 tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini dikeluarkan.  

Soal keabsahan surat itu dibenarkan oleh Wakil Rektor III USU Mahyuddin K. M. Nasution kepada wartawan di Kampus USU di jalan Dr.Mansyur, Kota Medan, beberapa waktu silam.

“Tadi kan karena (saya) ditugaskan oleh Pak Rektor untuk memberikan itu sama rekan-rekan wartawan, supaya duduk persoalannya sudah. Maka saya sampaikan kepada kawan kawan wartawan tadi sore,” ungkap Mahyuddin.

Dikatakan Mahyuddin keputusan Rektor Runtung Sitepu sudah mutlak. Meski pun Mahyuddin tidak mendetil dasar putusan itu bersifat mutlak. “Ini kan keputusan berlaku mutlak. Kan dia keputusan rektor. Istilah hukumnya saya tak begitu ingat. Kalau pun digugat, maka ke administrasi negara,” ujarnya.

Soal mayoritas Dewan Guru Besar yang menyatakan Muryanto Amin tidak bersalah, Mahyuddin tidak terlalu menggubrisnya, karena hal itu merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasar opsi-opsi dari komisi etik. Tentang dugaan politisasi itu pun Mahyuddin enggan memberikan tanggapan. “Itu harus ditanya pak rektornya,” imbuhnya.

MURY ANGKAT BICARA

Terkait SK yang dikeluarkan Rektor USU tentang sanksi pelanggaran norma etika akademik atas dugaan plagiarisme yang dilakukan rektor terpilih, dinilai sebagai upaya untuk menggoyang Muryanto. Apalagi dalam sidang pleno Dewan Guru Besar yang lalu, 13 dari 16 guru besar menyatakan Muryanto Amin tidak bersalah. Sehingga SK yang diteken Runtung Sitepu dianggap keliru.

Juru Bicara Rektor Terpilih Edy Ikhsan mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010, tidak ada tertuang soal self plagiarisme dan autoplagiarism.

“Soal plagiat itu ketika kita mengambil sebagian atau keseluruhan karya orang lain sebagai milik kita. Muryanto Amin tidak melakukan itu. Dia masuk dalam kategori dalam double publication atau autoplagiarism. Jadi itu tidak ada diatur. Dan dalam konteks hukum, perbuatan yang tidak diatur atau belum diatur, itu tidak boleh dihukum,” ujar Edy.

Keputusan Runtung dinilai Edy tidak objektif. Edy menilai pembentukan tim penelusuran dugaan plagiarisme yang dilakukan rektor USU tidak independen. Bahkan cenderung nuansa politis dalam tim itu pun dinilai terlalu kuat. “Logika hukum, logika berpikir, itu gak dipakai lagi. Objektifitas tidak ada lagi,” tukasnya.

Edy juga menyinggung soal SK yang diterbitkan Runtung. Kata dia SK nomor 82 itu belum bersifat final dan mengikat. “Ini adalah bentuk kesalahan dari konferensi  pers yang dilakukan WR III. Putusan tertinggi dalam konteks ini ada di Kementerian. Tadi menteri dalam rapat pleno, yang diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof Nizam menyatakan bahwa, Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2016, Tentang Tata Nilai dan Budaya Kerja dan Kode Etik di lingkungan Menristekdikti, pejabat yang bisa menjatuhkan sanksi adalah pembina di kepegawaian. Dalam konteks ini adalah Mendikbud RI. Tadi sudah diminta oleh Kemdikbud, agar seluruh dokumen putusan SK Rektor itu bersama  komite etik, masih mau dipelajari. Review secara komprehensif,” ungkapnya.

Pernyataan WR III soal SK Rektor itu pun, bisa berpotensi pada pencemaran nama baik. Sampai sekarang, kata Edy, salinan SK yang diterbitkan rektor belum ada di tangan Muryanto. Sehingga Edy menyayangkan jika publiklah yang lebih dulu mengetahui SK itu lewat media sosial maupun konferensi pers yang digelar.

Edy pun mengatakan jika Muryanto Amin selama ini tidak pernah dipanggil oleh tim penelusuran untuk memberikan klarifikasinya. Hal itu juga terungkap dari Nota Pembelaan Atas Dugaan Plagiat Muryanto. Ini juga yang semakin menguatkan kubu Muryanto Amin menilai kuatnya nuansa politis dalam tuduhan plagiat itu. “Semuanya memang by design untuk memojokkan Muryanto Amin sebagai rektor terpilih. Dalam hukum dikenal sebagai asas cover both side, dalam persidangan semua pihak harus dipanggil. Kalau ingin membentuk komite, maka harus dibentuk yang independen. Tidak memiliki kepentingan,” tegas Edy.

Muryanto Amin sejatinya akan dilantik pada 21 Januari mendatang. Namun keabsahan SK sanksi itu belum diketahui berpengaruh pada jadwal pelantikan. Menurutnya pelantikan adalah hak Majelis Wali Amanat (MWA) USU.

Tudingan plagiat kepada Muryanto Amin mencuat setelah dia terpilih sebagai Rektor USU.  Muryanto terpilih menjadi Rektor USU periode 2021-2026 dan rencana pelantikan Muryanto  dijadwalkan pada 21 Januari mendatang. 

Sidang pemilihan dan penetapannya dilakukan Majelis Wali Amanat (MWA) USU di Kantor Kementerian Pendidikan (Gedung Pendidikan Tinggi), Jakarta, Kamis (3/12). Dalam pemilihan, Muryanto memperoleh 18 suara (57,75 %). Sementara pesaingnya, Farhat memperoleh 11 suara (35,75), dan Muhammad Arif hanya 2 suara (6,5). USU kemudian membentuk tim khusus untuk menelaah tudingan itu.

Berdasarkan keterangan  Tim Penelusuran Dugaan Plagiat yang dilakukan oleh Dr Muryanto Amin,  dugaan plagiat yang dituduhkan berupa self-plagiarism/autoplagiarism.

Ada dugaan publikasi ganda karya ilmiah. Satu karya yang terbit dalam jurnal ber-Bahasa Indonesia diduga diterjemahkan ke Bahasa Inggris, lalu diterbitkan di 3 jurnal berbeda. Di dua jurnal terakhir juga tampil nama orang lain. Muryanto kemudian dijatuhi hukuman penundaan naik pangkat dan golongan selama 1(satu) tahun  hingga diwajibkan mengembalikan insentif dari penerbitan artikelnya berjudul: "A New Patronage Networks of Pemuda Pancasila in Governor Election of North Sumatra, yang dipublikasikan pada jurnal Man in India", yang terbit pada September 2017. (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00