Pemko Tanjungbalai Ingin Pengelolaan SLB Kembali Ke Daerah

KBRN, Medan: Pemerintah kota Tanjungbalai sangat berharap dibukanya kembali Sekolah Luar Biasa (SLB) mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di daerah, guna mengoptimalkan kembali peran pemerintah dalam pemerataan hak pendidikan bagi kaum disabilitas. 

Pelaksana tugas Walikota Tanjungbalai, H Waris Thalib memastikan sampai saat ini pemerintah daerah terus mendorong agar para penyandang disabilitas di tingkat daerah tetap bisa memperoleh hak belajar yang sepantasnya. Saat ini, pemerintah kota Tanjungbalai sulit untuk berbuat banyak, karena kewenangan untuk memfasilitasi para pelajar SLB sudah dialihkan ke pemerintah provinsi. 

“Sebenarnya kota Tanjungbalai ada SD LB pada awalnya. Tetapi, peraturan yang mengalihkan bahwa SD LB sudah diserahkan ke Pemprov baik fisik maupun tenaga guru. Sehingga SLB di Kota Tanjungbalai tidak lagi menjadi perhatian khusus kami. Namun, kami tetap mendata anak berkebutuhan khusus ini agar tetap ikut penyelenggaraan sekolah atau inklusi di SMPN 10," kata Waris Thalib saat dialog lintas Medan sore di Studio Pro 1 RRI Medan, Sabtu (27/11/2021). 

Waris mengaku, saat ini pengelolaan SD LB dipegang sepenuhnya oleh pemprov. Pihaknya juga berharap ke depan dibangun kembali SLB tingkat SMP hingga SMA agar ada jenjang pendidikan yang bisa mereka rasakan di daerah. Dengan begitu, otomatis membuka peluang mereka untuk berkarir dan bekerja di instansi swasta ataupun pemerintah. 

"Harapan kami ini harus ada dan wajib ada di Tanjungbalai. Kami bermohon kepada gubernur, DPRD, agar lahan bisa ditambah dan ijin operasional bisa terlaksana. Sehingga SMP LB di kota Tanjungbalai dapat berdiri. Kami ingin anak - anak kami yang tidak punya biaya sekolah ke kota lain terbantu dengan hadirnya SLB di daerah," ujarnya. 

Dikatakan Waris saat ini di Kota Tanjungbalai jumlah siswa SD LB yang dibina ada sekitar 92 orang, yang difasilitasi khususnya di Kecamatan Datuk Bandar. Kemudian untuk di SMP 10 pemerintah menitipkan 2 siswa berkebutuhan khusus. "Harapan kita tidak ada diskriminasi terhadap mereka. Dan kepedulian tidak hanya kita fokuskan bagi orang non difabel saja," ungkap Waris. 

Sementara Anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta mengungkapkan, sejak tahun 2017 memang pemerintah pusat sudah mengalihkan menjadi kewenangan provinsi untuk mengurus seluruh sekolah LB mulai tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. 

"Kami dari DPRD Sumut mendorong agar sektor pendidikan harus ramah anak termasuk bagi berkebutuhan khusus. Ada beberapa terlaksana, tapi butuh perhatian serius dari pemerintah kabupaten dan kota,”

jelas Hendra Cipta.

Lebih lanjut Hendra mengatakan hanya 26 persen penyandang disabilitas di Sumut lulus hingga tingkat SMA dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 

"Hampir 75 persen pelajar dengan berkebutuhan khusus tidak bisa melanjutkan sekolah perguruan tinggi. Ini karena tidak ada sarana pendidikan untuk mendukung jenjang lebih tinggi. Kemudian tidak banyak guru yang mampu mendidik anak - anak disabilitas. Termasuk pemenuhan sarana dan prasarananya,” ungkapnya.

Tidak hanya sampai disitu, berdasarkan UU ketenagakerjaan,  setiap perusahaan swasta wajib mempekerjakan satu persen dari total jumlah pekerja adalah karyawan yang merupakan kaum disabilitas. Begitu juga dengan instansi pemerintah, minimal 2 persen pegawainya adalah kaum difabel.

“Undang - undang mengatur bahwa sektor perusahaan swasta wajib menerima 1 persen dari jumlah pegawai adalah penyandang disabilitas. Begitu juga di instansi pemerintah minimal 2 persen. 

Tapi, kita sama - sama tahu ini kurang berjalan. Ke depan, kita akan mendorong agar pemenuhan hak mereka sesuai dengan undang - undang yang ada," jelasnya. (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar