Peserta PBI Bakal Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

KBRN, Medan : Untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memproyeksikan pemberian vaksin gratis kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hal itu ditegaskan Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede dalam Media Workshop dan Anugrah Lomba Karya Jurnalistik secara nasional, secara daring, Kamis (22/10).

Dalam kegiatan yang diikuti seluruh kantor BPJS Kesehatan serta 700-an media di Indonesia itu, Raden, juga menyampaikan dua respon tindakan yang dilakukan pemerintah secara bersamaan, yakni menyelamatkan hidup (kesehatan) dan menyelamatkan kehidupan (mata pencaharian hidup).

Dalam program sosial, BPJS menjadi salah satu pipa program penanganan Covid-19 dengan memberikan data untuk dapat diberikan bantuan sosial.

"Dalam penerapan 3 M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan), peran BPJS adalah pengalihan pelayanan konvensional ke digital sehingga mengurangi penularan Covid-19," ujarnya.

Lihat juga : Peserta BPJS Masih Keluhkan Buruknya Layanan Kesehatan di Sumut

Selain itu, mendukung dalam rangka pengadaan vaksin berupa basis data dan memverifikasinya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Mariamah mengatakan, pihaknya belum mendapatkan arahaan dari pusat dan masih menunggu terkait pemberian vaksin gratis tersebut.

Pada kegiatan yang sama, Staf Khusus Kementerian Keuangan RI bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menegaskan, dukungan pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) cukup nyata. Hal itu salah satunya terlihat dari jumlah peserta yang mendapat bantuan dari pemerintah.

"Kita lihat peserta PBI (penerima bantuan iuran) itu sampai 30 September 2020 mencapai 96,4 juta jiwa dan PBPU kelas III mencapai 35,99 juta jiwa. Kalau ditotal lebih dari 125 juta dibantu oleh pemerintah. Begitu juga insentif Nakes yang akan diberikan Maret hingga Desember 2020 nanti dan diperpanjang di 2021 sekitar untuk pusat 235,8 ribu Nakes dan daerah 137,7 ribu Nakes," ujarnya.

Ia menambahkan, jika dilihat dari profil kepesertaan, maka universal total health coverage JKN KIS sudah sangat bagus karena lebih dari 90 persen penduduk tercover dalam waktu sekitar 7 tahun.

Lihat juga : Angka Kesembuhan Covid-19 Sumatera Utara 80.42 Persen

"Perdebatannya bukan sekedar naik atau tidaknya iuran, karena prinsip dari JKN KIS adalah yang mampu membayar iuran lebih tinggi untuk menolong yang lain, dan yang tidak mampu dibayar iurannya oleh negara," imbuhnya.

Untuk itu, demi membangun kesinambungan program tersebut dibangun ekosistem program JKN KIS.

"Ini yang kemarin ramai-ramai dengan Perpres yang direvisi, kita bersyukur secara legal ini sah, dan secara legitimate ini kuat karena sudah diuji materil di MA dan ditolak, artinya Perpres 64/2020 ini sah. Legitimate karena programnya berpihak kepada rakyat," tegasnya.

Hadir juga sebagai narasumber pada workshop tersebut, Kunto Ariawan selaku Kasatgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Pencegahan KPK; Adang Bachtiar selaku Ketua Tim Pengendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat; dan Agus Pembagio selaku Pengamat Kebijakan Publik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00