Pemprov Sumut Dorong Peningkatan Daya Beli Masyarakat untuk Kendalikan Inflasi

KBRN, Medan : Tingkat inflasi yang relatif rendah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) perlu menjadi perhatian. Karena di satu sisi hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang rill di masyarakat. 

Untuk itu, program-program peningkatan daya beli masyarakat, perlu didorong melalui penyaluran Bansos dan stimulus ekonomi lainnya, sekaligus mendorong pelaku usaha mulai merealisasikan investasi riil yang didukung perbankan. 

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis saat membuka Rapat Kordinasi Provinsi (Rakorprov) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi (TPID) se-Sumut, di Medan, Selasa (30/11/2021). 

Sebelumnya, Afifi Lubis menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPID atas upaya untuk menjaga kestabian harga dan pasokan sepanjang tahun 2021. Terutama di tengah kondisi pandemi yang terjadi. 

Afifi juga mengingatkan bahwa pada Desember mendatang akan ada kenaikan konsumsi karena Natal dan menyambut Tahun Baru (Nataru). Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut meminta seluruh pihak dapat mempersiapkan antisipasi. 

“Kami minta agar produsen dapat memastikan ketersediaan. Perlu pengawasan dari Satgas Pangan agar tidak ada penimbunan, dan kita akan kampanye di media massa untuk belanja bijak bagi konsumen di masa nataru untuk tidak panic buying,” ujar Afifi.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BI Sumut Soekowardojo menyampaikan bahwa pada Oktober 2021, Sumut mencatatkan deflasi 0,06% mtm atau 0,77% ytd dan 1,86% yoy. Realisasi ini dibawah inflasi nasional 0,12% mtm. Kelompok bahan makanan secara umum masih menjadi faktor pendorong utama inflasi ataupun deflasi di Sumut, khususnya komoditas cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, minyak goreng dan bawang merah.

“Untuk itu, penguatan strategi pangan oleh TPID menjadi faktor penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam jumlah optimal sepanjang waktu, demi menjaga stabilitas harga bahan pangan," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kerjasama antar daerah (KAD) dan pemanfaatan teknologi pertanian menjadi suatu alternatif dominan, selain penguatan sinergi dan kelembagaan dengan turut menggandeng pihak swasta untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Rakorprov TPID se-Sumut kali ini juga menyelenggarakan paparan materi dan diskusi mengenai pengaturan kalender tanam, diseminasi kajian neraca bahan makanan dan sinergi program TPID se-Sumut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar