Korupsi Dan Pertaruhan Integritas Kepala Daerah

kepala_daerah_korupsi_periksadata

Dalam   Acara Pengambilan Sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Daerah, biasanya  ditandai dengan  , pengucapan dan penandatanganan  sumpah jabatan,  pemasangan  dan penyematan  Tanda jabatan serta penandatanganan fakta integritas untuk memulai Tugas dan tanggung Jawab Sebagai Kepala pemerintahan  Di daerah  sesuai dengan Peraturan dan Perundang -undangan.

Pelantikan  KepalaDaerah  ini  adalah  akhir dari Proses tahapan Pilkada  yang ditunggu tunggu dengan suka Cita  baik oleh  pasangan Kepala daerah maupun Masyarakat.  Momentum  itu   juga merupakan  Awal  periode masa  kepepimpinan  pasangan Kepala Daerah terpilih untuk merealisasikan  apa yang dijanjikan   Masyarakat saat  Kampanye.

Ekspektasi  masyarakat  terhadap  Kepala daerah yang dilantik  tentunya sangat besar  terutama untuk realisasi janji kampanyenya dalam menjalankan roda pembangunan di daerah untuk kesejahteraan  rakyatnya . 

Harapan itu  akan terwujud jika  Kepala daerah menjalankan apa yang dijanjikannya  sesuai sumpah jabatan yang diucapkan dan   Fakta integritas yang telah disepakati Bersama. Tugas dan Tanggung jawab di dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan   serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Untuk itu Pimpinan kepala daerah yang dilantik.perlu memperkuat integritas Diri yang diwujudkan melalui birokrasi ketika bertugas agar terhindar dari segala godaan.

Pelaksanaan pakta integritas merupakan wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang  ditegaskan dalam perjanjian yang dibuat bersama untuk satu Komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun demikian , Fakta sejarah  membuktikan banyak pemimpin  terjebak  dalam Urusan Hukum , karena  jebolnya benteng integritas dalam sistem tatanan birokrasi.   Lantas kenapa hal itu bisa terjadi , padahal Pakta integritas  yang  dibuat bersama oleh pejabat lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,  ditandatangani   secara tertulis maupun diikrarkan secara lisan , bukan hanya sekedar seremoni tanpa arti tapi berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jika tidak diikuti dengan sikap integritas para aparatur pelaksananya penandatanganan pakta integritas  itu hanya akan bersifat formalitas dan tidak otomatis membuat sebuah institusi menjadi lebih transparan dan akuntabel .

Oleh Karena itu fakta integritas Sebagai  wujud dari pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel , perlu Pengawasan  berupa pemantauan dan evaluasi   yang melibatkan  pihak yang  Independen .

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00