HMI Sumut Desak Pemerintah Tutup PT Toba Pulp Lestari

KBRN, Medan: Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin untuk menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL). Desakan itu disampaikan karena HMI menilai segudang persoalan yang ditimbulkan oleh perusahaan pembubur kayu itu.

"Hingga saat ini banyak persoalan yang diakibatkan dari aktivitas PT Toba Pulp Lestari. HMI Sumut mendesak pemerintah untuk segera menutup PT Toba Pulp Lestari," tegas Ketua Umum Badko HMI Sumut M Awi Hasbi Silalahi, Rabu (20/01/2020) lalu.

Misalnya saja kata Hasbi, konsesi TPL berada di dalam wilayah masyarakat adat, dan itu mengakibatkan hak-hak masyarakat adat terabaikan. Selain itu, Menurut Hasbi, konflik horizontal dan dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat setempat juga sering kali terjadi.

"Misalnya pada Desember 2020 lalu, lima warga Masyarakat Adat dilaporkan oleh PT TPL ke polisi dengan tuduhan penggunaan kawasan hutan negara. Padahal mereka itu bertani diwilayah adat titipan leluhurnya, dan mereka juga tidak melakukan perusakan lingkungan. Masih banyak lagi konflik yang ditimbulkan pada lalu-lalu," terang Hasbi.

Selain karena mengangkangi hak-hak masyarakat adat, desakan yang dilayangkan oleh organisasi mahasiswa tertua di Indonesia itu juga didasarkan atas kerusakan lingkungan dan ancaman keruskan Danau Toba yang diakibatkan oleh aktivitas PT TPL.

"Hampir semua hutan di pinggir Danau Toba, dan wilayah lain seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Tapanuli Utara dikuasai oleh PT TPL. Aktivitas penebangan hutan yang dilakukan oleh TPL itu mengancam keberlangsungan Danau Toba. Hutan rusak, Kedalaman Danau Toba berkurang, kekayaan hayati hilang, sungai Asahan juga tercemar," lanjut putra asli daerah Kabupaten Asahan ini.

Terakhir katanya, untuk lebih mendalami kasus-kasus dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari PT TPL itu, HMI Sumut akan segera membentuk tim Lingkungan Hidup dan menurunkan Tim Bantuan Hukum.

"Kami akan terus dalami kasus-kasus yang ditimbulkan dari perusahaan ini, secepatnya HMI Sumut akan membentuk dan menurunkan Tim Lingkungan Hidup dan Tim Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI), tandas Alwi Hasbi," kata Hasbi. (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00