Rakor Pengawasan untuk Bahan Evaluasi dan Pemantauan

Rakoorwas pemkab Nias tahun 2020

KBRN, Gunungsitoli: Inspektorat kabupaten Nias meggelar Rapat koordinasi pengawasan (Rakoorwas) Tingkat Kabupaten Nias tahun 2020.

Pelaksana tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nias, Andhika Perdana Laoly menyampaikan, rapat koordinasi pengawasan bertujuan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan.

Kemudian pemutakhiran serta pembahasan atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas daerah kabupaten Nias.

Khususnya bagi OPD dan Unit kerja dan Desa yang masih mempunyai tunggakan tindak pemeriksaan (LHP) maupun yang telah ditegaskan dalam surat Bupati Nias kepada masing-masing kepala OPD dan Desa serta Unit kerja yang berangkutan.

Kata dia, baik yang menyangkut pengawasan dana desa, pengawasan anggaran setiap OPD, maupun pengawasan anggaran Covid-19.

“Rapat ini adalah evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dikabupaten Nias. Baik itu pemeriksaan tindak lanjut dan pemutakhiran data tindak lanjut yang telah dilakukan Inspektorat kabupaten Nias, Inspektorat Provinsi maupun pemeriksaan dari BPK sendiri,” kata Andhika kepada Radio Republik Indonesia (RRI), Senin (1/12).

Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli mengatakan, sistem pemerintahan pusat dan daerah saat ini telah banyak mengalami perubahan mengikuti dinamika dan kebutuhan strategis menuju Clean Government and Good Governance, salah satunya adalah reformasi borokrasi.

Kata Sokhiatulo, Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelengaraaan pemerintah terutama menyangkut area perubahan.

Ia mencontohkan, seperti yang di amanatkan dalam Grand Desigen Reformasi Birokrasi yaitu menyangkut aspek kelembagaan (oragnisasi) ketatalaksanaan (Businees Process) dan sumber daya aparatur.

“Salah satu dari sasaran Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel yang terciptanya pengawasan yang independen, professional dan Sinergitas,” kata Sokhiatulo saat membuka Rapat koordinasi pengawasan (Rakoorwas) Tingkat Kabupaten Nias tahun 2020.

Masih kata dia, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Nias tahun anggaran 2019, beberapa temuan yang menjadi perhatian bersama-sama yaitu, permasalahan terhadap sistem pengendalian Internal (SPI).

Sistem itu meliputi klasifikasi penganggaran belanja yang tidak tetap, Penatausahaan PBB P2 belum memadai, Barang milik daerah (BMD) belum diserahkan, Kontruksi dalam pekerjaan (KDP) belum jelas kelanjutan, dan penatausahaan barang milik daerah (BMD) belum memadai.

Untuk itu ia instruksikan kepada seluruh perangkat daerah dikabupaten Nias agar seluruh temuan sebagimana laporan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Inspektorat, dan APIP agar ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

“Sehingga kedepan laporan keuangan pemerintah kabupaten Nias dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya juga hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Birokrasi,” tutur Sokhiatulo. (Bobi R)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00