Pokja Kajian UU Ciptaker Terlambat, Buruh Tuntut Edy Rahmayadi Tolak Omnibus Law

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo saat aksi unjukrasa beberapa waktu lalu. Foto : ist

KBRN, Medan : Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumatera Utara menilai Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk mengkaji Undang-undang (UU) Cipta Kerja, sudah terlambat.

Menurut Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo, UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan dan tinggal ditandatangani Presiden RI Joko Widodo untuk diberlakukan. Karena itu tidak ada lagi harapan untuk diubah hanya berdasarkan usulan Pokja bentukan gubernur tersebut.

"Yang buruh Sumut minta, agar Gubsu Edy Rahmayadi membuat petisi ke Presiden RI atas aspirasi tuntutan buruh dan masyarakat Sumut yang menolak UU Omnibus Law, itu saja," kata Willy Agus Utomo, kepada para wartawan di Medan, Jumat (16/10/2020).

Willy menuturkan, aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat di Sumut sudah kerap terjadi dengan tuntutan yang sama, yakni agar Gubernur Sumut mengeluarkan petisi penolakan UU Omnibus Law yang dianggap merugikan kaum buruh dan rakyat.

"Jadi jangan berdealektika lagi dengan hal yang sia - sia. Toh ujung-ujungnya juga bisa saja Pokja malah mendukung Omnibus Law karena dianggap baik, padahal elemen buruh dan rakyat Sumut menolak UU tersebut," ungkap Willy.

Dikatakan Willy, pihaknya juga diundang rapat dalam pembentukan Pokja di pendopo rumah dinas Guberbur Sumut beberapa waktu lalu, akan tetapi FSPMI Sumut menyatakan sikap tidak terlibat dan menolak hal tersebut.

"Kami buruh Sumut , akan tetap melakukan aksi penolakan Omnibus law, karena Omnibus law banyak merugikan buruh dan rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut Willy Menyampaikan, ada 4 langkah yang akan dilakukan buruh FSPMI dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional. Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.

Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. Terakhir, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00