Pilkada Calon Tunggal, GMKI : Kegagalan Partai Politik Melahirkan Kader Yang Layak

KBRN, Medan: Pendaftaran Calon kontestan pilkada 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2020 pada Jumat (04/09) kemarin diwarnai dinamika politik “calon tunggal”.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran, dimana demokratisasi yang diharapkan dalam pilkada serentak kali ini bakal semakin terkikis oleh pragmatisme politik.

Gito M Pardede, Koordinator Wilayah Sumatera utara - NAD GMKI, menilai fenomena ini adalah kegagalan partai dalam membangun khasanah demokrasi hanya didasari hasrat untuk berkuasa serta bobrok nya pengkaderan yang ada di internal partai politik.

"Ini sungguh kegagalan demokrasi,  Partai politik sekarang enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos untuk memperjuangkan calon kepala daerah yang tak punya kans besar untuk menang dan lebih memilih calon yang baru dan punya modal besar" ujarnya

Sejauh ini masih tiga daerah yang memiliki calon tunggal yaitu Kota siantar, Kota Gunung Sitoli, serdang bedagai dan Kabupaten Humbang Hasundutan , Gito juga berpendapat jumlah itu di perkirakan naik menunggu pengumuman calon tunggal pada pilkada 2020 pada tanggal 23 September 2020.

  

"Kita sangat kecewa dengan kondisi demokrasi di Sumatera Utara saat ini. Setidaknya ada 4 kabupaten kota di sumut yang akan melawan kotak kosong alias calon tunggal dan ini memperilhatkan kemampuan partai politik dalam menciptakan pemimpin yang memiliki kemampuan baik. Senin (21/09).

Saat ditanyai tentang sikap parpol dalam mengusung calon tunggal, ia berpendapat konsekuensi sistem pemilihan yang disepakati pemerintah dan DPR di tingkat pusat merukana dalih parpol.

"Jadi disumut memiliki calon petahana yang tidak didukung oleh partai pengusung awal, namun lebih memilih mencalonkan yang populer dan punya modal, walau ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai," ujarnya.

Semua indikator utama pencalonan adalah popularitas, jadi yang dicalonkan yang punya elektabilitas tinggi dan modal besar. Partai pragmatis dan rasional, hanya ingin menang pemilu," kata Gito saat dihubungi melalui telepon, Kamis (03/09).

"Sistem Pilkada dengan calon tunggal dirasa juga memiliki syarat berat untuk calon perseorangan atau independen karena sebelum mendaftarkan diri, calon independen harus mengumpulkan 6,5-10% pemegang hak suara, sebenarnya independen adalah nafas demokrasi yang sebenarnya." tuturnya. (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00