5 Daerah di Sumut Berisiko Tinggi Sebarkan Covid-19 Selama Pilkada

KBRN, Medan : Lima kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) memiliki risiko tinggi penyebaran Covid-19 selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Untuk menurunkan risiko tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan memperketat protokol kesehatan.

Lima daerah yang masuk dalam daftar berisiko tinggi yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan dan Kota Sibolga. Sedangkan selebihnya masuk ke dalam kategori risiko sedang dan dua daerah tidak terdampak dan tidak memiliki kasus.

Hal ini terungkap saat rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri secara virtual bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Kapala BNPB Doni Monardo, yang diikuti Asisten Umum dan Aset Pemprov Sumut M Fitriyus bersama Kepala Biro Otda Pemprov Sumut Basarin Tanjung, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (9/9/2020).

Dalam rakor tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, lima daerah tersebut masuk ke dalam risio tinggi salah satu faktornya adalah perkembangan kasus konfirmasi dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

“Di Sumut ada lima daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19 saat Pilkada berlangsung dilihat dari indikator kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan perkembangan kasus. Pemerintah Provinsi Sumut perlu mewaspadai ini dan agar tidak terjadi klaster baru saat Pilkada,” kata Doni.

Berdasarkan laporan Ketua KPU RI Arief Budiman, total ada 47 bakal calon dari 270 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19, dan 6 orang diantaranya balon bupati/walikota di Sumut. Menurut Arif, tingginya peningkatan kasus konfirmasi positif bisa berdampak pada partisipasi masyarakat di Pilkada ini.

“Tidak sedikit balon yang terkonfirmasi positif. Bahkan ada yang meninggal seperti di Kabupaten Karo. Kita perlu mengambil langkah sistematis agar partisipasi pemilih tidak menurun pada Pilkada kali ini. Kita tentu tidak ingin Pilkada malah membentuk kasus atau korban baru, tetapi kita ingin Pilkada ini menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas pentingnya protokol kesehatan,” terang Arif.

Kepala Biro Otda Pemprov Sumut Basarin Tanjung mengatakan akan dibentuk tim pengamanan untuk jadwal-jadwal yang rawan seperti penetapan pasangan calon, perhitungan suara, kampanye, pemungutan dan pengumuman.

“Ada timnya untuk mengamankan hari-hari tertentu yang dianggap rawan. Polanya tentunya nanti bersama Polda, TNI, Pemprov Sumut akan merumuskannya bersama. Yang pasti kita berupaya sekuat tenaga karena Pilkada di Sumut relatif terkendali,” pungkasnya.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00